LUMAJANG, MEMORANDUM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi daring untuk mengendalikan inflasi di tahun 2024. Acara tersebut diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, Hari Susiati, yang bertempat di CCRoom Pemkab Lumajang, Senin 19 Februari 2024.
Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.
Saat rakor tersebut, Tomsi Tohir menyampaikan data terkini terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH), menyoroti komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang perlu diwaspadai.
Lanjut dia, wilayah kabupaten/kota dipandang memiliki potensi memberikan efek spillover terhadap inflasi di kabupaten atau kota sekitarnya. Oleh karena itu, IPH dijadikan indikator utama untuk mengantisipasi meluasnya efek spillover inflasi.
BACA JUGA:282 PPPK Formasi Guru dan 40 PPPK Formasi Teknis Pemkab Lumajang Dapat SK
Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan tanam dan optimasi lahan sawah untuk menghadapi potensi produksi beras yang lebih rendah pada Januari - April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
“Langkah-langkah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi padi termasuk peningkatan perluasan areal tanam padi dengan mengoptimalkan lahan rawa mineral, lebak, lahan perkebunan, kehutanan, serta penggunaan benih padi varietas unggul baru,” katanya.
Selain itu, dalam penggunaan pupuk, ditekankan pada 6 prinsip tepat: tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis, tepat harga, tepat tempat, dan tepat mutu. Pada tahun 2024, diumumkan akan didistribusikan tambahan Rp14 Triliun pupuk subsidi untuk petani di Indonesia.
Partisipasi Pemkab Lumajang dalam rapat tersebut menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan mendukung keberhasilan upaya pengendalian inflasi secara nasional.(Ags)