SIDOARJO, MEMORANDUM - Kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo dipantau Plh Gubernur Jatim Adhy Karyono, Selasa, 13 Februari 2024 siang.
Bersama Forkopimda Jatim, Adhy Karyono meninjau langsung logistik Pemilu yang berada di Kantor Kecamatan Buduran.
BACA JUGA:Plh Gubernur Jatim Sidak Kesiapan Pemilu 2024, Ada Apa ?
Tampak bersama Plh Gubernur Jatim di antaranya Kapolda Jatim Irjenpol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kajati Jatim Mia Amiati, Pangkoarmada II Laksda TNI Denih Hendrata serta Ketua KPU Jatim Choirul Anam, dan Ketua Bawaslu Jatim Ahmad Warits.
Setiba di Kantor Kecamatan Buduran, mereka disambut Forkopimda Sidoarjo. Di antaranya Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Guntung Dwi Prasetyo serta Kajari Sidoarjo Roy Revalino Herudiansyah.
Tampak pula Ketua KPU Sidoarjo dan Ketua Bawaslu Sidoarjo yang juga ikut menyambut kedatangan Forkopimda Jatim tersebut.
Plh Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan kedatangannya untuk memastikan logistik Pemilu terpenuhi.
Ia juga akan pastikan pendistribusian semua logistik Pemilu berjalan lancar. Mulai dari surat suara, kotak suara maupun formulir dapat tersampaikan di masing-masing desa atau kelurahan sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS.
“Kami juga menanyakan dari sisi prosedur ke Bawaslu bahwa semua sudah sesuai dan akan ada pengawalan sampai pada TPS dan malam pun akan ada pemantauan,” ujar Adhy Karyono yang juga menjabat Sekdaprov Jatim itu.
Ia juga pastikan jumlah logistik Pemilu di seluruh Jatim tidak ada yang kurang. Dipastikan jumlahnya sudah lengkap sebelum bergeser ke desa atau kelurahan. Pihaknya juga akan antisipasi bencana pada pelaksanaan Pemilu 2024.
Plh Gubernur Jatim Adhy Karyono juga menyampaikan netralitas ASN adalah harga mati.
Dikatakan, netralitas ASN dalam pemilu menjadi salah satu faktor pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan kondusif.
Oleh karenanya ia meminta kesepakatan netralitas ASN yang telah dilakukan bersama pimpinan daerah di Jatim harus dijaga. (*)