BOJONEGORO, MEMORANDUM-Stunting merupakan permasalahan mendasar yang dapat mengancam generasi Bangsa Indonesia di masa mendatang, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak untuk mengefektifkan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang diharapkan.
Hal tersebutkan diuangkapkan Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI (DWP DJPK Kemenkeu RI) Ibu Astrid Luky Afirman saat kunjungan Bhakti Sosial di Desa Kedungsari Kecamatan Temayang.
BACA JUGA:Melalui NCS, Satreskrim Polres Bojonegoro Salurkan Bansos untuk Masyarakat
Ibu Astrid menerangkan, kegiatan Bhakti Sosial ini merupakan kegiatan kolaborasi rutin tahunan yang di selenggarakan organisasi Dharma Wanita Persatuan DJPK Dan Dharma Wanita Persatuan DJPPR Kementrian Keuangan RI. Ia menjelaskan, masalah stunting ini menjadi perhatian khusus dari Pemerintah RI, karena di tahun 2045 Pemerintah menargetkan bahwa Negara kita menjadi Negara maju dan menjadi kekuatan ekonomi dunia.
BACA JUGA:Jumat Berkah, Satreskoba Polres Bojonegoro Bagikan Sembako ke Warga
"Ini bukanlah suatu mimpi tanpa dasar, karena sejak tahun 2012 Indonesia sudah memasuki era bonus demografi", artinya presentasi kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) melebihi prosentasi usia non produktif. "Bahkan di tahun 2030 diproyeksikan bahwa kelompok usia produktif akan mencapai angka 70%," jelasnya.
Lebih lanjut Ibu Astrid menjelaskan, bonus demografi ini tidak sepenuhnya dapat membawa kita ke Indonesia Emas jika tidak dukung dengan usia produktif yang berkualitas. Ia menyebutkan, Data pada tahun 2020 prosentase angka stunting mencapai 21,6 %, di Jawa Timur menjadi salah satu dari 12 Provinsi prioritas untuk program percepatan penunuran stunting.
"Dengan tingginya angka stunting pada anak balita di Kabupaten Bojonegoro ini akan menjadi konsentrasi kita bersama untuk mempercepat penurunan angka stunting tersebut," bebernya.
Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro Dian Adiyanti Adriyanto melaporkan, salah satu program prioritas Pemerintah adalah penurunan angka stunting, seperti di ketahui, angka stunting balita di Kabupaten Bojonegoro sendiri cukup tinggi sekitar 1501 anak balita stunting pada akhir Desember tahun 2023 berdasarkan laporan aplikasi EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
Dian menyampaikan, sebetulnya ini trend nya sudah cukup baik, dilihat dari data pada tahun sebelumnya ada penurunan, dimana sebelumnya 1535 balita stunting, "pelan-pelan tidak apa, yang pasti ada penurunan angka stunting pasti di Kabupaten Bojonegoro," tuturnya.
Ia menjelaskan, stunting sendiri terjadi karena adanya kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat kekurangan gizi yang kronis yang berlangsung cukup panjang, yaitu sejak 1000 hari pertama kehidupan.
Hal tersebut dapat dinilai dari pada saat masa kehamilan sampai dengan usia 2 tahun, stunting sendiri apabila tidak kita intervensi sejak dini akan mengakibatkan permasalahan serius pada anak-anak, karena tidak hanya mempengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga kecerdasannya dapat terganggu. Oleh karena itu, "maka disinilah ibu-ibu tempatnya di Posyandu untuk mengukur, mencatat perkembangan anak, menimbang berat badan anak apakah sesuai dengan umur dari balita yang bersangkutan," terangnya.
Pemerintah sangat berkomitmen untuk membuat layanan di Posyandu di desa-desa semakin baik, dan selaras dengan kebijakan Kementrian Kesehatan RI," tambahnya.
Puncak acara Bhakti Sosial ditandai dengan penyerahan secara simbolis 160 paket bingkisan tambahan makanan untuk balita, ibu hamil dan menysusui, dari Dinas Kesehatan Bojonegoro, serta 140 paket sembako untuk lansia dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. (top)