Jombang, memorandum.co.id - Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi menyoroti banyaknya proyek infrastruktur di Kabupatan Jombang yang tidak maksimal dan menyisakan sejumlah persoalan pada 2019. Ada beberapa proyek infrastruktur yang belum tuntas, bahkan pekerjaannya ambruladul. Untuk itu, dia meminta Pemkab Jombang agar melakukan evaluasi."Untuk tahun ini pemkab harus benar-benar melakukan evaluasi agar proyek tahun ini tidak ada yang molor,"ujar dia, Selasa (28/1). Dia mengatakan,banyaknya proyek yang molor ini karena proses pengajukan lelang ke unit layanan pengadaan (ULP) terlambat. Ini kemungkinan karena perencanaan yang kurang matang. Sehingga, banyak proyek yang pekerjaannya belum selesai, bahkan terkesan amburadul. "Seperti pekerjaan Puskesmas Mojowarno, RSUD Ploso, dan lainnya lagi. Padahal itu gedung untuk pelayanan kesehatan," ujar dia. Politisi dari fraksi PKB ini mendorong agar perencanaan dilakukan dengan matang. Selain itu memasukkan lelang proyek pada awal tahun, sehingga proyek bisa segera dikerjakan. Karena apabila lelang pada pertengahan tahun, maka pekerjaan menjadi tidak maksimal. "Kalau akhir tahun sudah memasuki musim hujan, pekerjaan juga dikejar waktu.Sehingga tak maksimal,"tegas Mas'ud Zuremi. Dia juga meminta agar semua yang mempunyai pekerjaan proyek fisik mempunyai tim teknis. Tidak hanya itu, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus lebih tegas kepada kontraktor, apabila mengetahui pekerjaannya terlambat. "Seperti tahun ini harus ada audit dari inspektorat semua proyek di Jombang," pungkas Mas’ud.(wan/dhi)
Proyek Infrastruktur 2019 Tak Maksimal, Dewan Jombang Minta Pemkab Evaluasi
Rabu 29-01-2020,01:34 WIB
Editor : Agus Supriyadi
Kategori :