SURABAYA, MEMORANDUM - Setelah hampir satu tahun, akhirnya lima kursi pimpinan DPRD Jatim kembali komplit. Setelah Mayjend TNI (Purn) Istu Hari Subagio diangkat menjadi pejabat sementara Wakil Ketua DPRD Jatim menggantikan posisi Sahat Tua Simanjuntak yang sebelumnya tersandung kasus korupsi. Pengumuman posisi ini digelar dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis 21 Desember 2023.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan didampingi Wakil Ketua Achmad Iskandar serta disaksikan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Satu kursi pimpinan dewan kembali diisi Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak kelima di DPRD Jatim hasil Pemilu 2019.
Posisi Sahat yang tersandung kasus hukum, saat ini dilorot sebagai anggota biasa. "Fraksi Partai Golkar melalui surat beberapa waktu lalu telah mengusulkan pergantian pimpinan DPRD Jatim dari fraksi Golkar," kata Sadad.
Seperti diketahui Istu merupakan anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim 11 yang meliputi wilayah Nganjuk dan Madiun Raya. Di parpol bergambar pohon beringin, Istu duduk Wakil Sekjen DPP Partai Golkar.
BACA JUGA:Istu Gantikan Sahat Wakil Ketua DPRD Jatim
Sebelum memutuskan bergabung ke politik, Istu menjadi Gubernur Akmil di TNI AD pada tahun 2012-2013. Kemudian, Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2014 hingga 2016. Tugas Istu sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim pun diharapkan bisa memperkuat tugas dan fungsi legislatif.
Sementara itu, Istu mengungkapkan terimakasih kepada Partai Golkar yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk menempati posisi pimpinan DPRD Jatim. Pria kelahiran Kertosono itu memastikan bakal menjalankan tugas dan fungsi. Yakni, mengawal Pemprov Jatim dalam berbagai program prioritas. "Harapan bisa mewujudkan Jawa Timur sesuai keinginan kita bersama," ungkap Istu.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Jatim M Sarmuji mengungkapkan, partainya sudah memberi arahan kepada Istu. Tugasnya membantu Pemprov untuk mensejahterakan rakyat dan mengawal Gubernur Khofifah sampai masa jabatan tuntas. "Salah satu yang penting bagaimana mengurangi kemiskinan di Jawa Timur," kata Sarmuji. (*)