Oleh: Sujatmiko
Pemred Memorandum
Menjelang momentum Pemilu 2024, netralitas Polri menjadi poin kritis dalam mengamankan jalannya proses demokrasi. Ketegasan ditunjukkan Kapolda Jatim, Irjenpol Imam Sugianto, saat berdialog dengan pengurus PWI Jatim dan sejumlah pimpinan media.
BACA JUGA:Bersaing Sehat
Kapolda memberikan garansi menciptakan garis komitmen bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang tidak netral.
"Laporkan jika ada anggota yang tidak netral," ujarnya.
BACA JUGA: Orang-Orang Firli Bahuri
Dalam suasana pesta demokrasi yang semakin mendekat, masyarakat Indonesia akan menentukan arah pemerintahan selama lima tahun ke depan pada 14 Februari. Untuk itu dibutuhkan netralitas Polri menjadi esensi utama.
Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama masyarakat, selain Polri dan TNI. Pemastian bahwa Polri berada di garis depan untuk menjamin keamanan adalah esensial, dan itulah yang ditekankan Kapolda Jatim.
Namun, tantangan tidak hanya terletak pada menjaga keamanan fisik. Dalam era informasi digital, penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian dapat menjadi ancaman serius terhadap kestabilan sosial.
Dalam konteks ini, netralitas Polri diuji, karena berbagai isu liar bisa mengarahkan polisi ke arah yang tidak netral.
Pernyataan tegas Imam Sugianto bukan semata-mata retorika. Sejarah kepemimpinannya di Jawa Timur, terutama ketika memegang tongkat komando Kapolres Surabaya Timur, memberikan gambaran akan ketegasan dan keberanian dalam menjalankan tugas.
Pemilu 2024 di Jawa Timur bukan hanya tentang pilihan politik, tetapi juga ujian untuk memastikan bahwa transisi kepemimpinan berjalan lancar.
Dengan kepergian Pangdam V/Brawiajaya Farid Ma'ruf dan sebentar lagi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan menanggalkan jabatannya, Kapolda Jatim Imam Sugianto memiliki tugas berat untuk menjaga kedamaian dan kestabilan.