TULUNGAGUNG, MEMORANDUM - Bertempat di halaman Pemkab Tulungagung, ratusan anggota Polri, TNI dan Satpol PP mengikuti gelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota), Jumat (13/10/2023).
Kegiatan ini dilakukan guna melihat kesiapan petugas keamanan dalam memastikan kamtibmas di wilayah Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024 mendatang.
Kapolres Tulungagung, AKBP Teuku Arsya Khadafi mengatakan, pada pengamanan Pemilu 2024 mendatang, pihaknya menerjunkan ratusan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan anggota Satpol PP.
Petugas gabungan itu akan ditempatkan ke sejumlah lokasi yang dinilai berdasarkan tingkat kerawanannya.
BACA JUGA:Kapolres Tulungagung Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat
"Total ada 360 anggota gabungan yang kita perintahkan," ujarnya.
Kapolres Teuku Arsya menjelaskan, sejauh ini pemetaan kerawanan Pemilu 2024 sudah dilakukan oleh pihaknya. Hasilnya secara umum, wilayah Kabupaten Tulungagung masuk dalam kategori aman.
Namun demikian pihaknya masih melakukan klasifikasi mendalam, dan mengkategorikan dengan detail kondisi di setiap jengkal wilayah Kabupaten Tulungagung, dengan klasifikasi aman, tidak aman, rawan, dan sangat rawan.
"Sejauh ini secara umum Tulungagung dalam kondisi aman," ucapnya.
BACA JUGA:Sambut HUT Ke-72 Humas Polri, Polres Tulungagung Salurkan 30.000 Liter Air Bersih ke Masyarakat
AKBP Teuku Arsya Khadafi merinci, ada beberapa jenis gangguan keamanan yang bisa saja terjadi selama Pemilu 2024. Seperti adanya sabotase pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu dan berusaha mengacaukan keamanan. Lalu gangguan distribusi logistik. Kemudian adanya pengerahan massa atas keputusan pemilu yang tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak, dan lain-lain.
"Seperti yang tadi diperagakan. Ada macam-macam gangguan yang tadi dipertunjukkan. Namun kita siap untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik di Tulungagung," ungkapnya.
Di tempat sama, Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengatakan, pihaknya siap mendukung terlaksananya pemilu yang sukses di Kota Marmer.
Salah satunya dengan mendukung terciptanya keamanan dan mendukung pelaksanaan pemilu melalui pendanaan yang bersumber dari APBD.
BACA JUGA:Ungkap Kasus Penyaluran PMI Ilegal, Polres Tulungagung Diganjar Reward Kemenakertrans
Terkait peta kerawanan, Heru menegaskan bakal membahas hal ini dengan semua pihak, termasuk TNI dan Polri serta pihak lainnya.
"Soal kerawanan nanti akan dibahas dengan detail. Satu lagi sudah saya ingatkan sejak pertama datang, soal netralitas ASN, jangan sampai tidak netral karena ada sanksi yang menanti," pungkasnya.(fir/mad)