SURABAYA, MEMORANDUM - Hari Ulang Tahun ke-78 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum istimewa bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang menjadi tempat bergabungnya pengusaha dan asosiasi pengusaha di seluruh Jatim.
Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengungkapkan, bahwa HUT ke-78 Pemprov Jatim menjadi momentum untuk melihat keberhasilan dan mengevaluasi kekurangan yang masih dijumpai demi kemajuan di masa mendatang.
"Kadin Jatim mengapresiasi upaya Gubernur Khofifah yang secara konsisten berupaya meningkatkan kinerja ekonomi kerakyatan sehingga kemakmuran di Jatim menjadi semakin nyata dan merata, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan melalui berbagai program yang telah dilakukan," ungkap Adik Dwi Putranto, Surabaya, Rabu, 11 Oktober 2023.
Adik kemudian menyebutkan beberapa keberhasilan yang telah dicapai selama kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
"Kita paham bahwa selama ini Bu Khofifah konsisten dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Upayanya dalam mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah red.) misalnya, sudah tidak diragukan lagi hingga kinerjanya terus mengalami kenaikan," ujarnya.
Data Pemprov Jatim menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap kinerja ekonomi Jatim tumbuh dari tahun ke tahun. Di 2022, kontribusinya mencapai sebesar 58,36 persen, naik signifikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun 2020 kontribusinya mencapai 57,25 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 57,71 persen. Sementara penyerapan tenaga kerja sektor UMKM juga cukup besar, mencapai 96,3 persen.
Pemprov Jatim telah berkolaborasi dengan Kadin Jatim dalam beberapa program untuk meningkatkan kinerja UMKM, salah satunya dengan mendirikan Rumah Kurasi dan sertifikasi kurator produk UMKM. Di Rumah Kurasi, produk UMKM akan dikurasi atau diteliti oleh kurator.
Apa saja kekurangannya, mulai dari perijinan hingga kualitas produk dan packaging atau pengemasan. Sehingga akan diketahui, produk tersebut apa sudah layak masuk pasar ekspor atau pasar modern dalam negeri, atau hanya bisa dijual di pasar tradisional.
"Yang masih level pasar tradisional dan di pasar modern, akan kita dampingi, akan kita arahkan agar naik kelas. Dalam hal pendampingan UMKM, Kadin juga telah bekerjasama dengan PUM Netherland Senior Expert, melakukan analisa produk dan perijinan dan cara pengembangannya," ungkapnya.
Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 18,5 miliar untuk memberikan subsidi bunga sebesar 9,25 persen melalui Bank UMKM Jatim sehingga suku bunga yang dibebankan kepada UMKM hanya sekitar 3 persen per tahun flat dari suku bunga komersial sekitar 12,25 persen. Suku bunga tersebut lebih murah dibanding suku bunga KUR sebesar 6 persen.
"Ini cukup strategis karena salah satu kendala terbesar yang dihadapi UMKM adalah akses permodalan," tandasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga telah berupaya menumbuhkan ekonomi masyarakat desa melalui program Desa Mandiri atau Desa Wisata. Sampai saat ini, ada sekitar 2.800 desa yang menjadi Desa Mandiri dari total 7.721 desa di seluruh Jatim. Desa mendiri adalah desa yang sudah memenuhi indeks ketahanan ekonomi, indeks sosial dan indeks ekologinya.
"Salah satu programnya adalah desa berdaya yang membantu desa menemukenali potensi desa, mulai dari wisata yang bisa dikembangkan, potensi pertanian dan potensi lainnya. Dari wisata yang dikembangkan, muncul banyak usaha ikutan lain yang tumbuh, usaha homestay di desa, kuliner hingga kerajinan dan fashion. Dampak positifnya, lapangan kerja bertambah dan tingkat pengangguran desa berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik," ungkapnya.
Adik juga mengapresiasi gerak cepat Gubernur Khofifah dalam melaksanakan amanat Perpres nomor 68 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Pembentukan TKDV akan membantu meningkatkan SDM Jatim menjadi unggul dan berdaya saing.
Agar ekonomi Jatim kian meningkat, Adik mengatakan ada sejumlah hal yang harus diperbaiki, salah satunya adalah kemudahan berusaha di Jatim. "Pengurusan perijinan misalnya, harus dipercepat dan mudah. Karena sejauh ini masih banyak pengusaha yang mengeluh sulit dan lama. Pungli juga harus dibersihkan agar investasi kian deras masuk Jatim," pungkasnya. (*)