PWI Jatim: Peran Media Massa di Pilwali Cukup Penting

Surabaya, memorandum.co.id - Menjelang Pilwali Surabaya 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi tatap muka bersama insan pers yang tergabung dalam Pokja DPRD Surabaya. Kegiatan yang digelar di Lapangan Futsal Goal Mangga Dua, Jumat (27/12) ini, dihadiri 60 wartawan dengan narasumber Soeprayitno (Komisioner KPU Kota Surabaya Bidang Hukum dan Pengawasan) dan Ainurrochim (Ketua PWI Jatim). Soeprayitno mengatakan,  Pilwali Surabaya akan digelar 23 September 2020."Penentuan jadwal pelaksanaan  tersebut mengacu pada Peraturan KPU 16/2019 dan Surat Keputusan KPU Kota Surabaya Nomor 379,"ujar dia. Nano, sapaan Soeprayitno, menjelaskan, bahwa pilkada serentak 2020 kali ini adalah yang kelima. Pertama pada 2015, kedua 2017, ketiga 2018, keempat 2019, dan kelima 2020. Sementara Ketua PWI Jatim Ainurrochim menyampaikan  peran media massa pada Pilwali Surabaya 2020 sangat penting, khususnya sebagai sosial kontrol. Untuk itu, dia menggarisbawahi agar media massa memainkan peran mereka dengan optimal. “Merujuk UU Pers 40/1999, fungsi media massa ada  lima. Yakni sebagai pendidikan, hiburan, ekonomi bisnis, informasi, dan sosial kontrol. Nah, tinggal bagaimana kita dan kebijakan masing-masing media mau berperan dari sisi mana," ujar dia. Lebih jauh, dia mengingatkan, agar media massa jangan sampai menjadi alat atau instrumen calon wali kota, tapi sebagai mitra. Untuk itu, Ainurrohim  meminta kepada KPU Surabaya agar memasang iklan di media mainstream, jangan di media sosial (medsos) yang tak bisa diverifikasi dan dikonfirmasi. "Kasus di medsos yang kena ya yang meng-upload konten, bukan pemiliknya,"tandas dia. Lebih jauh, dia menuturkan, menjelang Pilwali Surabaya tak ada calon yang menampilkan diri terang-terangan. Apakah ini karena apatis atau frustasi, sehingga pragmatis. "Dinamika politik yang dimainkan aktor politik (di Pilwali Surabaya) tak setinggi daerah lain di Jatim. Di Jember dan  Kediri misalnya, para calon perang alat peraga kampanye (APK). Lha, mungkin kalau di Surabaya mau pasang APK takut diserang, sehingga  diturunkan,"ungkap dia. Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan DPRD Surabaya Maulana mengatakan, bahwa sosialisasi pilwali ini dilaksanakan tidak hanya kepada wartawan di lingkungan DPRD Surabaya saja, tetapi juga diikuti oleh wartawan yang sehari-hari bekerja lintas lokasi dan instansi. "Harapannya, ada infus pencerahan. Sehingga wartawan bekerja secara profesional dalam pemberitaan Pilwali lu 2020,"terang dia. (dhi/lis)