Gresik, Memorandum.co.id - Mendekati pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik 2020, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) setempat melakukan rapat koordinasi dengan Polres Gresik. [penci_ads id="penci_ads_4"]
Sebagai bentuk persiapan, bawaslu mengacu pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Yakni dengan melihat index kerawanan pemilu Kabupaten Gresik mulai 2010 hingga 2019, Minggu (15/12).
Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gresik M Syafi' Jamhari mengatakan, ada beberapa titik wilayah yang terjadi pelanggaran selama proses berlangsungnya pemilu tersebut. [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="rand"]
"Kita perlu melakukan koordinasi dan identifikasi titik-titik wilayah rawan konflik secara inten dengan pihak kepolisian dan masyarakat terkait pengawasan pemilu agar bisa meminimalisir kerawanan konflik" jelasnya, kemarin.
Ketua Bawaslu Gresik Moch Imron Rosyadi mengatakan, bawaslu dan polres harus berjalan bersama-sama dalam pengawasan, baik di masyarakat maupun di media sosial agar Pilkada 2020 Kabupaten Gresik berjalan lancar.
“Keamanan dan pengawasan harus ditingkatkan terutama saat distribusi logistik dan proses pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS)," terangnya.
Sehingga untuk peningkatan keamanan, pihaknya mengusulkan agar ada penambahan anggaran personel untuk pengamanan.
"Untuk keamanan di Pilkada 2020 mendatang ditambah menjadi 680 personil" pungkasnya.
Sekadar diketahui Kasatintel Polres Gresik AKP Jingga Novriyanto dan Kanitpolitik Polres Gresik Ipda Fathur Rozi serta jajaran komisioner Bawaslu Gresik turut hadir dalam rapat tersebut. (dri/har/mik)