Menteri BPN Komitmen Percepatan Aset Tanah Lapindo, Mei Rampung

Sidoarjo, memorandum.co.id - Belum terselesaikannya persoalan tanah lumpur Lapindo, Sidoarjo menjadi tanggungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk itu, Menteri Hadi Tjahjanto meminta kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo untuk segera melakukan percepatan. "Kita harapkan masyarakat mendukung program PTSL dengan menunjukkan data tempat lokasi kepada petugas dari ATR/BPN yang kemudian dikomunikasikan dengan petugas desa. Kalau itu lancar, semua program berjalan lancar karena didukung data," ujar Menteri Hadi di sela-sela penyerahan sertifikat di pendopo Pemkab Sidoarjo, Jumat (5/5/2023). Menteri Hadi meminta masalah Lapindo segera diselesaikan dengan cepat agar tidak membuat masyarakat resah. Dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) permasalahan penyertifikatan bidang milik masyarakat di lahan lumpur Lapindo bisa selesai. "Saya meminta masalah Lapindo segera diselesaikan. Cepat selesaikan, saya datang dan langsung saya serahkan ke rakyat. Kita sampaikan ini, karena ini tugas berat Kakantah dengan membuat peta, mendata lagi ke daerah dan memasukkan kembali di Pusdatin di Jakarta," sambung Hadi didampingi Bupati Muhdlor, Kakanwil Jonahar dan Kakantah Muh Rizal. Tak hanya itu, Hadi juga meminta percepatan tanah-tanah wakaf bisa diselesaikam di tahun 2023. Jika diperlukan tambahan kuota, pihaknya akan mempriotitaskannya. "Jika memang diperlukan tambahan kuota, kalau nanti dibuka, pasti akan saya tambah. Saya akan meminta Bapak Kakanwil untuk mengingatkan saya," sahut mantan Panglima TNI ini. Sementara itu, Kakanwil BPN Jatim, Jonahar berharap kepada kepala kantor agar di awal bulan hingga akhir bulan sudah ada data yang bisa disampaikan terkait PTSL, wakaf maupun masalah Lapindo. "Saya harapkan bulan Mei Pak kepala kantor sudah bisa mendata secara menyeluruh berapa sertifikat wakaf yang sudah terbit, pondok pesantren, langgar, madrarsah. Sehingga kalau sudah tahu akan enak, tinggal berapa yang belum, baru kita kebut," sambung mantan Kakanwil BPN Jawa Tengah ini. Pada kesempatan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 299 sertifikat tanah di Sidoarjo. Hadi juga meminta sertifikat tanah terdampak lumpur Sidoarjo harus selesai Mei. Sertifikat diserahkan langsung oleh Hadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Nugraha. Sertifikat juga diserahkan kepada perwakilan, BMN, PT PLN, serta perwakilan tempat ibadah. Sebanyak 299 sertifikat itu meliputi BMD 261 sertifikat, BMN milik PPLS 5 sertifikat, PLN 3 sertifikat, tanah wakaf 28 sertifikat, tanah Gereja 1 sertifikat, dan tanah Hindu Darma 1 sertifikat. Sementara itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab di panggil Gus Muhdlor sangat mengapresiasi permintaan dari Menteri ATR/BPN soal program PTSL. Diharapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) nol persen. "Kalau PBHTB nol persen kuota PTSL akan ditambahkan, ini merupakan tantangan bagi kami," tandas Gus Muhdlor. (mik/ziz)