Fraksi PKB DPRD Jatim Dukung Kebijakan WFH PNS untuk Antisipasi Krisis Energi

SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendukung kebijakan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mengusulkan aparatur sipil negara dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi penghematan bahan bakar minyak, Senin 16 Maret 2026.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Muhammad Ashari menilai kebijakan tersebut menjadi langkah antisipatif untuk menekan konsumsi BBM di tengah potensi dampak ekonomi akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.

Mini Kidi Wipes.--

Situasi tersebut antara lain terkait konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

"Memang harus ada plan cadangan, termasuk menyiapkan skema alternatif pembiayaan mengantisipasi ketika kita berada di situasi baik-baik saja. Contohnya krisis energi," kata Ashari.

BACA JUGA:Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Mudik, DPRD Jatim Siapkan Modifikasi Cuaca dan Siaga Jalur Selatan

Menurutnya dalam kondisi global yang tidak menentu seperti saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menyiapkan berbagai skema antisipasi termasuk kemungkinan menghadapi skenario terburuk akibat krisis energi.

Ashari menambahkan meskipun stok BBM di Indonesia saat ini masih dalam kondisi aman, pemerintah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan sekaligus mendorong pola hidup hemat energi di berbagai sektor.

BACA JUGA:Fraksi PAN DPRD Jatim Minta Kajian Mendalam Soal Tambahan Modal Rp 300 Miliar untuk PT Jamkrida

Ashari juga menilai salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan sistem kerja yang lebih fleksibel bagi pegawai pemerintah.

Termasuk di antaranya penerapan sistem work from home pada kondisi tertentu.

Politisi dari daerah pemilihan Nganjuk–Madiun tersebut menilai kebijakan WFH tidak hanya berpotensi menekan konsumsi BBM tetapi juga membawa dampak positif lain.

Gempur Rokok Ilegal.--

"Ini juga berdampak pada volume kendaraan yang lebih mencair. Tentu hal ini dapat mendatangkan rasa nyaman bagi masyarakat," ujarnya.

Karena itu Ashari mendorong Pemprov Jatim lebih luwes dalam menata sistem kerja aparatur terutama ketika menghadapi situasi darurat atau dinamika global yang berdampak pada stabilitas energi.

BACA JUGA:DPRD Jatim Dukung Pembatasan Akses Platform Digital bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Meski demikian ia menegaskan penerapan kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan efektivitas jalannya pemerintahan serta tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

"Banyak pos-pos pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan. Ini bisa dihemat dengan WFH," ujarnya. (day)

Sumber: