239.369 BPJS Warga Surabaya Dinonaktifkan, Reni Dorong Pemkot Beri Solusi

Surabaya, memorandum.co.id - Saat ini, sebanyak 239.369 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai melalui APBN dinonaktifkan pemerintah pusat menyusul status warga yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menanggapi pertanyaan warga pada momen reses, Kamis (4/5), di wilayah Kedung Anyar, Sawahan. Mujib selaku warga RT 04/RW 12 itu menanyakan ke pimpinan dewan ini perihal BPJS yang tidak aktif saat digunakan ke rumah sakit. Dalam kesempatannya, wakil rakyat tersebut meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera memberi solusi terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan pemerintah pusat agar dapat aktif kembali dengan menggunakan pembiayaan APBD. “Intinya, warga yang saat ini layanan kesehatan di faskes baik itu di puskesmas atau di semua rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS itu untuk segera diaktifkan dan dibebankan ke APBD, warga tetap terlayani tanpa biaya,” pungkasnya. Pada pelaksanaannya, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga memberi komentar agar memaksimalkan tenaga dan sarana SDM yang tersedia untuk melakukan input data pengalihan dari APBN ke APBD. “Saya sudah kontak asisten di bidang kesra. Saya turut mengapresiasi gerak Pemkot, cuman karena ini bisa jadi datanya banyak tolong ditambah tenaga untuk input ke edabu, BPJS Surabaya mohon juga proaktif koordinasi dengan pemkot” jelasnya. “Yang penting adalah warga tetap terlayani di faskes manapun,” tekannya. Lebih lanjut, alumnus magister PSDM Unair itu juga menghimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak khawatir dengan tanggungan biaya. Saat ini, tambah Reni, Kota Surabaya telah memiliki program jaminan kesehatan semesta atau Jamkesmas yang membantu siapapun warga Kota Surabaya mendapat akses pembiayaan berobat gratis melalui layanan kesehatan kelas tiga. Bagi tokoh perempuan Kota Surabaya itu yang perlu diperhatikan Pemkot Surabaya ialah pada saat masyarakat hendak berobat, maka pelayanan kesehatan dapat digunakan dan pasien tidak terkendala di tengah-tengah hendak berobat. "Monggo, kalo ada warga di sini yang mengalami hal seperti itu, tidak bisa dilayani karena non aktif sampaikan ke saya, saya dampingi ke rumah sakit, silahkan infokan ke saya," terangnya. Disisi lain Reni mendorong dinas sosial untuk mengkonsolidasikan data kemiskinan dengan kementrian Sosial. “Saya heran kok banyak banget BPJS warga Surabaya yang dinonaktifkan”, tanya Reni. Secara umum agenda reses berjalan relatif lancar. Selain pengaduan BPJS, pada agenda reses itu politisi PKS tersebut juga menerima berbagai usulan maupun pengajuan warga lainnya. Mulai dari pembangunan infrastruktur fisik hingga persoalan kesejahteraan warga pun turut diserap dewan tiga periode ini. (rid)