Tuntut Kesejahteraan, Puluhan Kades Geruduk Dewan

Lamongan, Memorandum.co.id - Sebanyak 82 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lamongan geruduk DPRD Lamongan untuk menuntut peningkatan kesejahteraan, Senin (9/12).[penci_ads id="penci_ads_4"] Perwakilan kepala desa yang hadir di kantor wakil rakyat tersebut diterima oleh Ketua DPRD H Abdul Ghofur dan dua anggota lainnya Moch Fredy Wahyudi dan Muntoyo. Ketua APDESI Kabupaten Lamongan Zainul Mukid mengatakan, ada delapan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah daerah.Di mana tuntutan ini sudah pernah disampaikan langsung kepapa bupati Fadeli tiga tahun yang lalu. Tetapi hingga saat ini belum juga ada tindaklanjut. "Kami tadi menyampaikan delapan tuntutan ke dewan, dan tuntutan itu sudah pernah kami sampaikan langsung ke bapak bupati Fadeli, tapi sampai saat ini belum ada realisasi," ujarnya.[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="left" withids="" displayby="tag" orderby="rand"] Tuntutan yang disampaikan di antaranya adalah terkait siltap (penghasilan tetap), tunjangan lainnya bukan dari BHP, Sekdes PNS harus ditarik ke Pemda, Ketepatan penyaluran anggaran baik DD, ADD dan lainnya. Selain itu kades juga mengajukan tuntutan peremajaan atau pengadaan baru kendaraan operasional kepala desa, asuransi jiwa, menolak pengadaan mobil sehat yang bersumber dari dana desa (DD), peningkatan insentif BPD. Namun sayang dalam audensi itu tidak ada satupun pihak eksekutif yang hadir dalam forum tersebut. Sehingga terasa tuntutan para Kades ini mentah dan terancam gagal direalisasikan karena PABD 2020 Lamongan sudah digedok beberapa bulan yang lalu. Meski demikian kata Zainul kades masih berharap Pemkab untuk segera merealisasikan 8 tuntutan itu karena dinilai, antara tugas dan beban kades selama dengan yang didapat tidak sebanding. Sementara Ketua DPRD H. Abdul Ghofur dalam kesempatan itu mengaku akan meneruskan apa yang menjadi aspirasi para Kades kepada eksekutif, salah satunya akan memfasilitasi pertemuan antara Kades dan Bupati guna mencari solusi yang tepat atas aspirasi yang disampaikan. "Ya kami tadi sudah mendengarkan semua tuntutan para Kades, minggu depan kita undang perwakilan para kades dan pihak terkait dalam hal ini pihak eksekutif untuk mencari fomula dan solusi yang tepat, agar apa yang menjadi tuntutan Kades ini bisa direalisasikan," tegas Politikus PKB itu. (al/har/mik/gus)