Peringati May Day, Puluhan Ribu Buruh Demo Kantor Gubernur Jatim

Surabaya, memorandum.co.id - Memeringati Hari Buruh Internasional (May Day), sejumlah buruh dari berbagai daerah berdemo ke kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan. Dalam siaran persnya, Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja. Menurut Ketua Exco Partai Buruh Jatim, Jazuli, peringatan may day di Indonesia sebagai momentum untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja. "Penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja harus tetap dilanjutkan," kata Jazuli. Rencananya, Partai Buruh bersama serikat pekerja akan melakukan aksi demonstrasi yang dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan no 110 Surabaya, Senin (1/05/2023). Aksi ini setidaknya akan diikuti sekitar 20 ribu peserta dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Mulai dari Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab./Kota Mojokerto, Kab./Kota Pasuruan, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Jombang, Kab./Kota Malang, Kab./Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Lumajang hingga daerah paling timur yaitu Kab. Banyuwangi. "Perwakilan Pengurus Partai Buruh di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga turut ikut serta dalam aksi demonstrasi peringatan hari buruh ini," ungkap Jazuli. Massa aksi dari berbagai Kabupaten/Kota tersebut sebelumnya akan berkumpul terlebih dahulu di Bundaran Waru atau depan Mall CITO, Jalan Frontage A. Yani Surabaya sekitar pukul 12.00 WIB. Untuk kemudian bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jl. Pahlawan Surabaya dengan melalui rute Jl. A. Yani, - Jl. Wonokromo - Jl. Raya Darmo - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Basuki Rahmat - Jl. Embong Malang - Jl. Blauran - Jl. Bubutan - Jl. Kebon Rojo - Jl. Pahlawan. Adapun tuntutan/isu aksi demonstrasi buruh kali ini adalah: Isu Nasional 1. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Tolak Ruu (Omnibus Law) Kesehatan. 3. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). 4. Wujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras, kedelai dan lain-lain. 5. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi dan melahirkan kekuasaan oligarki. 6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Jangan coblos partai politik pendukung UU Ciptakerja. 7. HOSTUM, Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah. Isu Lokal Jawa Timur 8. Menagih janji politik Gubernur Khofifah dipenghujung kepemimpinannya untuk merealisasikan Perda tentang Sistem Jaminan Pesangon. Perda tentang Jaminan Pesangon ini dijanjikan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa pada saat awal masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam momen perayaan May Day tahun 2019 di hadapan puluhan ribu buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur. 9. Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk menindak tegas Pengusaha yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2023. 10. Mendesak Gubernur Jawa Timur agar mengalokasikan anggaran dari APBD Jatim khusus untuk pembiayaan iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur. 11. Mendukung Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktek-praktek koruptif pejabat Pemerintah. Karena berdasarkan data The Global Competitive Index, sejak 2016 hingga 2017 korupsi merupakan faktor terbesar yang menghambat investasi. (rid/ziz)