Ketua DPD Komunikasi dengan Gubernur Soal Tambahan Anggaran KONI Jatim

Suasana forum Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya. Surabaya, memorandum.co.id - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan memberikan arahan pada forum Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya, Kamis (13/4). Dalam kesempatan itu, LaNyalla memaparkan strategi pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa arahan yang disampaikan termasuk salah satu diantaranya adalah soal dana hibah. Dikatakan senator dari Jawa Timur ini, APBD Provinsi termasuk kabupaten dan kota sebenarnya berfungsi sebagai stimulus untuk pengungkit pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Sehingga belanja APBD memang seharusnya diorientasikan di daerah tersebut. Menurut LaNyalla hibah untuk menopang aktivitas dunia usaha dan industry, serta olahraga dan kesehatan sudah sangat tepat. Karena berdampak jangka panjang dan memiliki multi player effect. “Hibah untuk kepentingan perekonomian, olahraga dan kesehatan masyarakat ini yang perlu diprioritaskan. Sebaliknya, hibah untuk kajian-kajian yang outputnnya hanya literature atau buku dapat dikurangi, karena outputnya hanya numpuk sampai berdebu,” tegas LaNyalla dalam arahannya. Sementara soal tambahan dana hibah olahraga terutama untuk KONI Jatim yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dikeluhkan banyak kalangan terutama insan olahraga baik itu atlet, pelatih maupun pemerhati olahraga. Menurut LaNyalla memang harus ditambah. Lanyalla Mahmud Mattalitti mengatakan KONI Jatim tidak perlu khawatir. Pasalnya ia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait hal ini. "Dari hasil komunikasi kami, nantinya memang akan ada tambahan. Namun sementara gunakan yang ada dulu," jelasnya LaNyalla. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan anggaran KONI saat ini senilai Rp 55 miliar dari APBD Jatim. Menurutnya anggaran ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. "Tapi memang mengikuti perkembangan dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Karena memang tahun lalu dan sekarang itu berbeda. Sehingga KONI diminta untuk melakukan optimalisasi dan efisiensi," ujarnya. Meski demikian, lanjut Adhy, pihaknya sudah menghitung kebutuhan terutama ada tugas tambahan, karena Porprov dilakukan pada bulan Oktober. Sementara akan ada tambahan anggaran sekitar Rp 10-15 miliar. "Mudah-mudahan anggaran ini bisa mencukupi anggaran yang kurang. Anggaran tambahan tersebut dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Jatim," jelasnya. Diketahui pada tahun 2023 ini KONI Jatim hanya mendapat hibah Rp 55 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan Porprov VIII 2023 dan persiapan PON XX1 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Termasuk Puslatda Jatim yang berlangsung sejak Januari hingga berakhirnya Pra PON September 2023 mendatang. Anggaran tersebut dinilai kurang. Akibat minimnya anggaran yang diterima, KONI Jatim terpaksa meniadakan program try out. Bahkan, KONI Jatim hanya memberangkatkan altet peraih medali emas dan perak di Pra PON untuk terjun di PON XXI 2024. Sedang peraih medali perunggu tidak diberangkatkan. Selain itu, uang saku atlet juga dipangkas, sehingga ada yang hanya terima Rp 950 per bulan. Padahal, sebelumnya mereka menerima minimal Rp 2,1 per bulan. Akibatnya, beberapa atlet mengancam akan hijrah ke daerah lain yang lebih menjanjikan. Tapi, mereka masih menunggu kabar hingga awal tahun depan untuk mengambil keputusan. Apakah ada perubahan atau tidak setelah PAK digedok DPRD Jatim. (epe)