Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Aliansi Cipayung di Jombang Ricuh

Jombang, Memorandum.co.id - Ratusan massa dari mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Pendapa Pemkab Jombang. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jombang ini menyoroti kinerja pemerintah dalam satu periode. Aliansi Cipayung yang terdiri dari PC PMII Jombang, DPC GMNI, dan PC HMI ini, menyoroti beberapa kebijakan dalam satu periode ini yang masih jauh dari kata keadilan, kesejahteraaan, dan khususnya sembilan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang berjumlah 150 orang ini awalnya hanya berorasi biasa sembari membawa berbagai poster dengan tulisan yang menyindir program bupati yang belum terlaksana, akhirnya mendadak ricuh. Bentrok antara mahasiswa dengan polisi dan satpol pp pun tak terhindarkan. Kericuhan itu disebabkan mahasiswa yang hendak bertemu dengan Bupati Jombang dihadang oleh petugas yang sudah berjaga-jaga di depan pintu masuk Pendapa Pemkab Jombang. Karena tidak diperkenankan masuk, akhirnya mahasiswa merangsek maju berusaha membuka pintu pagar. Lantaran barikade aparat kepolisian cukup rapat, maka terjadilah saling dorong. Beberapa kali mahasiswa mencoba masuk namun gagal. Hingga akhirnya bentrok pun pecah, polisi dan mahasiswa terlibat aksi pukul dan kejar-kejaran hingga masuk Alun-Alun Jombang. Setelah mereda, para mahasiswa akhirnya ditemui oleh Asisten I Purwanto yang didampingi oleh Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko. Massa aksi tidak dapat bertemu dengan Bupati Jombang, karena pada saat yang sama bupati sedang ada kegiatan yang lain. Ketua PC PMII Rizal Abdillah mengatakan, bahwa aspek-aspek penting yang sejatinya harus dinikmati masyarakat Jombang sebagai hak fitrahnya sekaligus kewajiban mutlak Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jombang nyatanya tidak hadir dalam satu kebijakan. "Mulai dari pendidikan, agraria, infrastruktur, lapangan kerja, dan masih banyak lagi lainnya," katanya, Senin (20/3/2023). Rizal menjelaskan, oleh sebab itu evaluasi kepada Pemkab Jombang, terutama menagih sembilan janji politik dari bupati dan wakil bupati layak untuk dilakukan. Dengan sadar sebagai peringatan atas adanya mala praktik kebijakan dari Pemkab Jombang yang masih jauh dari apa yang sewajibanya dilaksanakan. "Bahkan dari apa yang telah dijanjikan," jelasnya. Rizal menegaskan, tuntutan yang dilayangkan, pertama yakni mendorong Pemkab Jombang untuk transparansi terkait keterbukaan informasi publik berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014 dan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kedua, mendorong Pemkab Jombang untuk selalu melibatkan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. "Untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap forum Pemkab Jombang. Dan ketiga, menuntut bupati dan wakil bupati untuk merealisasikan sembilan janji politiknya," tegasnya. Rizal menandaskan, apabila dalam kurun waktu 4x24 jam sejak saat ini masih belum ada progres, maka para mahasiswa mengancam akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak. "Jangan salahkan kami jika nanti akan membawa masa lebih banyak dari hari ini," tukasnya. Sementara itu Asisten I Pemkab Jombang, Purwanto mengungkapkan, bahwa Bupati, Wabup dan Sekdakab Jombang memang sedang ada kegiatan di luar, sehingga tidak dapat menemui para mahasiswa. Namun melalui dirinya, bupati mengapresiasi seluruh mahasiswa PMII, GMNI dan HMI dalam menyampaikan aspirasinya. "Kesan kami, tentunya perlu dibangun komunikasi yang lebih bagus antara Pemkab Jombang dengan mereka (mahasiswa, red), begitu juga sebaliknya," ungkapnya. Sehingga tidak ada hal-hal yang tersumbat kemudian menjadikan sampaibaksi seperti ini. Mereka tadi menyampaikan tuntutan, dan ia meminta kepada Bappeda untuk nantinya membuat sebuah media komunikasi, rapat terbatas itu. Karena mereka memberi waktu 4x24 jam. "Insyaallah sebelum 4x24 jam Nanti akan kita temui secara khusus, biar dialog. Dalam waktu dekat, nanti akan difasilitasi oleh Bappeda," pungkasnya. (yus)