Kediri, memorandum.co.id - Pemerintah Kota Kediri akhirnya merasa lega karena proyek pembangunan Alun-Alun Kota Kediri dipastikan dimulai pada 2023. Hal ini setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Kediri dengan menelan anggaran Rp 25 miliar yang bersumber APBD 2023. Hal tersebut digelar rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Kediri pada Jumat (20/1/2023). RDP ini dihadiri komisi B dan komisi C yang dipimpin oleh Katino selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. Sementara pihak eksekutif yang diundang, dinas PUPR, DLHKP serta satuan kerja terkait. Dari sejumlah desain yang diajukan, akhirnya pihak legeslatif memberikan persetujuan dengan catatan. Diantaranya pembangunan Alun-Alun Kota Kediri yang nanti tidak mengubah patung Mayor Bismo, kemudian tidak terpasang pagar pembatas atau bangunan yang menjulang tinggi. “Terkait pembangunan Alun-Alun Kota Kediri, harus lebih mengedepankan karakteristik Kediri atas unsur-unsur sejarah dan budaya,” ujar Katino, dikonfirmasi usai RDP. Ketua Komisi C, Sunarsiwi Ganik Pramana menegaskan, keberadaan Alun-Alun Kota merupakan bagian tidak terpisahkan antara Masjid Agung dan Pendopo. “Tidak boleh ada penyekat atau bangunan yang menutupi pendopo. Ini merupakan fasilitas umum, siapapun berhak berada di tempat ini,” ungkapnya. Odik Bastomy, anggota komisi B juga menuturkan, wacana patung Mayor Bismo akan dipindah maka akan meninggalkan sejarah. "Siapakah yang tidak kenal Mayor Bismo? Ini merupakan pahlawan nasional. Jika mau menggangkat pahlawan nasional, silahkan dibangun sendiri di kawasan TMP," kata dia. "'Jangan memindah pantung yang telah ada. Daripada kami dari Fraksi NasDem akan menyatakan menolak pembangunan,” tegasnya. Terkait hasil RDP berisikan sejumlah masukkan, Endang Kartikasari selaku kepala Dinas PUPR menyatakan akan menjalankan saran disampaikan wakil rakyat. “Terdapat beberapa desain, dan apa diharapkan wakil rakyat telah kami persiapkan sebelumnya. Kami sampaikan terima kasih, atas saran dan masukan untuk pembangunan Alun-Alun di tahun ini,” ucapnya. Terkait PKL, Tanto Wijohari sebagai kepala Disperindag dan Eko Lukmono selaku kepala Satpol PP menyatakan akan segera menyiapkan tempat untuk relokasi. “Telah kami sediakan sejumlah tempat alternatif untuk relokasi bagi PKL selama pembangunan. Kami menunggu keputusan persetujuan DPRD,” ucap Tanto. (mon)
Kategori :