Wali Kota Malang Minta Tidak Ada Disparitas Kebijakan

Wali Kota Malang H Sutiaji memberikan pengarahan pada Rakorda Penguatan Pengarusutamaan Gender. Malang, memorandum.co.id - Wali Kota Malang  H Sutiaji mendorong penguatan kesetaraan gender dalam pembangunan yang diharapkan memiliki kontribusi cukup besar dalam berbagai bidang. Untuk itu, jangan sampai kebijakan pemerintah memunculkan disparitas kebijakan gender. Tidak terkecuali, dalam pelibatan perempuan. Ini disampaikan Wali Kota Malang  H Sutiaji saat membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Penguatan Pengarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Kota Malang Inklusif, di Hotel Savana Kota Malang, Selasa (8/11/2022). “Pontensi perempuan cukup besar dan luar biasa. Karena itu, dalam penentuan kebijakan pemerintah jangan ada disparitas dalam bidang pelibatan komponen perempuan. Yang namanya persamaan gender, tidak saja berbicara perempuan. Namun juga kaum rentan. Mulai disabilitas, lansia juga anak-anak,” terang Wali Kota Malang. Pengarusutaamaan itu, lanjut Wali Kota adalah kelompok atau kebijakan yang berkait dengan bagaimana melibatkan seluruh komponen anak bangsa dalam hal ini termasuk perempuan dalam segala aspek kegiatan. “Laur biasa perempuan itu. Termasuk di masa Covid-19 ini banyak aktifitas yang bisa mensupport pertumbuhan ekonomi,” terangnya. Dalam kegiatan sosialisasi misalnya, apabila hanya diikuti kaum laki-laki seperti RT atau RW maka capaiannya dirasa kurang maksimal. Ini bisa saja dikarenakan kesibukan masing-masing. “Namun, kalau sudah menyasar kepada bu RW atau bu RT, posyandu, capaiannya luar biasa. Artinya, mudah tersampaikan. Apalagi melalui komunitas. Ini salah satu bukti bahwa perempuan punya peran dalam pembangunan bangsa,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang Sri Rahayu menjelaskan kegiatan Rakerda itu dilakukan secara berkala. “Sehingga perangkat daerah itu dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dan responsif gender,” ujarnya. Karena, anggaran responsif gender itu, tambah Sri Rahayu ada rumusan rumusannya. Untuk itu pihaknya menghadirkan nara sumber dari Pemprov Jatim. “Untuk peserta kali ini, ada sekitar 50 orang dari seluruh perangkat daerah sampai di tingkat kecamatan,” katanya. (edr/ari)