Masih Banyak Warga Miskin di Jatim Belum Teraliri Listrik

Sidoarjo, Memorandum.co.id - Rencana pemerintah untuk melaksanakan program konversi kompor gas ke kompor listrik sulit diwujudkan tahun ini. Sebab masih banyak warga yang belum tersambung aliran listrik ke rumah. Di Jawa Timur, dari data yang dihimpun, ada 444.782 rumah tangga miskin yang tersebar di 38 kabupaten kota, yang faktanya belum mendapatkan sambungan listrik. Untuk itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat diminta agar menuntaskan persoalan kebutuhan listrik yang bisa tersambung ke warga miskin yang selama ini belum teraliri listrik. Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Provinsi Jatim, H Khulaim Junaidi mengatakan, fakta masih banyaknya Kepala Keluarga (KK) rumah tangga miskin yang belum teraliiri listrik harus segera ada solusinya. “Program dari pemerintah ini harus linier antara programnya dengan kenyataan yang ada. KK yang belum teraliri listrik harus segera dituntaskan," ujar politisi yang tinggal di Sidoarjo ini, Rabu (28/09). Masih banyaknya KK yang belum teralisi listrik terutama di wilayah kepulauan, lanjut mantan Ketua DPD PAN Sidoarjo dan mantan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo itu, harus dicarikan jalan keluarnya. Agar ketika program konversi kompor gas ke kompor listrik dijalankan maka tidak ada kendala di lapangan. Politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Sidoarjo ini menyebutkan, sebaiknya pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang bisa membebani rakyat. Di mana saat ini adalah masa pemulihan ekonomi paskapandemi namun banyak isu beredar yang kerap meresahkan masyarakat. Seperti isu perubahan daya dari 450 Watt ke 900 Watt, kenaikan harga tarif listrik, program konversi gas (LPG 3 kg) ke listrik sebelum infrastruktur memadai/ mencukupi. “Jangan sampai kebijakan pemerintah membebani rakyatnya, apalagi menghadapi dampak kenaikan BBM yang baru terjadi,” tegas anggota Komisi C DPRD Jatim ini. Untuk mengatasi pasokan listrik ke rumah tangga miskin yang belum mendapatkan aliran listrik, lanjut Khulaim Junaidi, perlu sinergitas antara pemerintah daerah atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar sinergi yang baik ini bisa membawa manfaat bagi warga dan semua masyarakat bisa mendapatkan hak teraliri listrik. Mengingat jumlah yang belum teraliri listrik cukup banyak seperti di Kabupaten Probolinggo ada 50.878 rumah tangga miskin, di Bangkalan 34.267, di Jember 32.330, Surabaya 14.109 dan Kabupaten Sidoarjo 12.058. Untuk tahun 2022 ini, Pemprov Jatim memberikan bantuan hibah ke 2.700 RTM di Jatim. Rinciannya, 320 di Trenggalek, 283 di Bondowoso, 320 di Situbondo, 1.211 di Ngawi, 317 di Magetan, 249 di Tulungagung. Dari data terpadu Kemensos, pada tahun 2019 ada 126.708 RTM di Jatim yang belum teraliri listrik. Jumlah itu berkurang selama 3 tahun terakhir. Dengan rincian selama 2019-2022, Pemprov Jatim memberikan hibah ke 14.401 RTM. Ditambah CSR dari BUMN-BUMD sebanyak 68.882 RTM, serta program Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sebanyak 15.552 RTM pada tahun 2022. Pemprov Jatim terus berupaya menyalurkan bantuan pemasangan listrik ke 27.873 RTM tersisa. Pada tahun 2023 mendatang, Pemprov mengusulkan sebanyak 6.170 RTM akan untuk teraliri listrik dengan anggaran sekitar Rp 12 miliar.(jok)