Tolak Kenaikan Harga BBM, PMII Jombang Gelar Demo

Jombang, memorandum.co.id - Ratusan massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jombang, menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Massa PMII menggelar aksinya didepan gedung wakil rakyat yang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim dengan membawa bendera PMII dan poster ya bernada penolakan kenaikan harga BBN. Mereka juga bergantian melakukan orasi penolakan kenaikan harga BBM yang tidak berpihak terhadap masyarakat kecil. Ketua PC PMII Jombang, Rizal Abdillah mengatakan, pihaknya menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Seperti yang diketahui, bahwa kenaikan harga BBM oleh pemerintah di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dari pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. "Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Selain itu, menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak," katanya, Selasa (06/9/2022). Rizal menegaskan, mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan BBM subsidi tepat sasaran. Semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi dengan menerapkan skema pembatasan pembelian BBM, khususnya jenis pertalite dan solar subsidi. "Hal ini supaya pemakaian subsidi BBM oleh pemerintah tidak terus tersedot dan semakin membengkak. Fakta tidak tepat sasarannya subsidi BBM sudah disampaikan oleh Menkeu, dimana subsidi untuk solar yang beredar di pasar, 89 persen dinikmati oleh dunia usaha. Dan untuk jenis BBM pertalite subsidi dinikmati oleh 86 persen kalangan mampu tanpa pembatasan," tegasnya. Rizal beranggapan, jika saja pemerintah dapat membuat regulasi untuk beralih ke penetapan subsidi tepat sasaran dan dengan jumlah subsidi yang dipatok tetap, maka anggaran subsidi pada APBN tidak berfluktuasi dan akan berimplikasi pada keadaan masyarakat. "Pemerintah sebetulnya dapat melakukan controlling dan monitoring secara baik dan mendorong kerja sama dengan Pertamina, Kementerian ESDM dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam memperkuat data penerima yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi melalui digitalisasi data agar tepat sasaran," ujarnya. Kemudian, Rizal mendorong kepolisian untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia penimbun BBM bersubsidi. Karena terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara sekalipun. "Dan dengan tegas, kami mendorong pihak kepolisian untuk memberantas sampai ke akar-akarnya sebagai bentuk keseriusan dalam menyelsaikan persoalan," pungkasnya. (yus)