Terbanyak di Indonesia, BPN Gresik Ajukan 356 P3D untuk Urus Pertanahan

Gresik, memorandum.co.id - Berbagai strategi dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik untuk mengejar Gresik Kabupaten Lengkap Tahun 2022. Salah satunya dengan mengajukan 356 petugas pengelola pertanahan daerah/desa (P3D). Jumlah ini disebut terbanyak di seluruh Indonesia. Kepala BPN Gresik Asep Heri menegaskan pihaknya menggalakkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini di Kota Pudak masih ada 176.734 bidang tanah yang belum terukur dan terpetakan. Ditambah 151 ribu bidang belum bersertipikat hak atas tanah. "Tahun ini targetnya diselesaikan. Harapannya bisa terealisasi Gresik Kabupaten Lengkap," ucapnya. Untuk menyukseskan hal tersebut, BPN Gresik melalui Pemkab Gresik telah bersurat ke Kanwil ATR/BPN Jawa Timur untuk pengajuan P3D di setiap desa/kelurahan. Untuk diketahui, Gresik sendiri terdiri dari 18 kecamatan dengan 330 desa dan 26 kelurahan. "P3D di Gresik bukan yang pertama, tapi jumlahnya terbanyak di Indonesia. Jadi nanti setiap desa/kelurahan mengirim satu perwakilan P3D yang memenuhi kriteria. Misalnya perangkat desa yang masih muda dan melek digital, dan kriteria lainnya," lanjutnya. Para perwakilan tersebut selanjutnya mendapatkan pelatihan dan pembekalan kompetensi. Mereka akan mendapatkan bekal ilmu administrasi umum pertanahan, sengketa pertanahan, hukum-hukum pertanahan, dan ilmu tata ruang. Termasuk tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan, salah satunya rekalitulasi peta pertanahan. Kehadiran P3D di setiap desa diproyeksikan meminimalisir persoalan tanah di Kabupaten Gresik. Asep Heri memproyeksikan ratusan P3D itu bisa diterjunkan dalam waktu dekat. Sebab ada target besar yang harus diselesaikan. Yakni pengukuran dan pemetaan ratusan ribu tanah hingga bersertifikat. Pihaknya tidak ingin main - main untuk memastikan seluruh tanah di Gresik tercatat dan terpetakan secara baik. Serta memiliki legalitas hukum sehingga bisa meminimalisir sengketa pertanahan. "Maksimal 19 Juli 2022 sudah diterjunkan," tegas dia. Dari 18 kecamatan, ada beberapa yang mendapat atensi. Mulai Kecamatan Winginanom, Kedamean, Menganti, Cerme, Manyar, Gresik Kota, Kebomas. "Dengan program PTSL akan diperoleh kejelasan jumlah bidang tanah, berapa hektar luasan dan siapa pemiliknya. Sengketa pertanahan menjadi minim. Investor nyaman. Seluruh bidang tanah terukur, terpetakan dan bersetifikat," tutupnya. Sebelumnya, Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur Jonahar M mengapresiasi apa yang dilakukan BPN dan Pemkab Gresik untuk mendorong percepatan soal pertanahan. Hal ini dinilai patut menjadi contoh dalam program P3D dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten lengkap. "Program P3D ini merupakan satu-satunya ada di Jawa Timur. Dimana idealnya satu petugas bisa ada di satu desa. Sebagai contoh dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Gresik yang telah bersurat kepada kami untuk mewujudkan program P3D untuk tiap desa yang ada di Kabupaten Gresik," pujinya.(and/har)