Surabaya, Memorandum.co.id - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya telah menyampaikan pandangan umum atas penjelasan Wali Kota Surabaya terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kamis (30/10). Dalam pandangan umum ini, fraksi PSI mengingatkan tentang fungsi dokumen rancangan perda tentang APBD Kota Surabaya dari pemkot yang merupakan salah satu bahan sangat penting dalam mengkaji, menilai, dan membuat pandangan umum fraksi PSI atas rancangan perda Kota Surabaya tentang APBD pada setiap tahun anggaran atau saat pengajuan APBD perubahan. “Untuk itu, kami (fraksi PSI), meminta pemkot dapat segera menyerahkan raperda tentang APBD lebih cepat dan juga dalam bentuk digital. Kita perlu ingat bahwa Surabaya adalah kota pelopor penggunaan e-government secara menyeluruh,” ujar ketua fraksi PSI, William Wirakusuma, Jumat (1/11).[penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="baca juga" background="" border="" thumbright="no" number="4" style="list" align="right" withids="" displayby="tag" orderby="rand"] Selanjutnya, kata William, fraksi PSI juga meminta Pemkot Surabaya untuk mempublikasikan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) beserta APBD Kota Surabaya melalui website resmi Pemkot Surabaya. "Semakin cepat dokumen itu diserahkan, akan semakin baik. DPRD akan punya cukup waktu untuk menelaah. Kita harus pastikan bahwa setiap sen uang rakyat digunakan secara tepat,” pungkas William. Hingga hari ini sebagian besar dinas sudah menyerahkan rencana kerja anggaran (RKA), namun ada beberapa dinas yang belum menyerahkan dokumen tersebut. (dhi/lis)
Fraksi PSI Minta Pemkot Serahkan Dokumen RAPBD 2020
Sabtu 02-11-2019,08:30 WIB
Reporter : Syaifuddin
Editor : Syaifuddin
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 08-04-2026,22:46 WIB
Dindik Jatim Kebut Pengisian 35 Kepala Sekolah Kosong
Rabu 08-04-2026,18:50 WIB
Muscab Peradi SAI Surabaya Raya, Dr Tonic Tangkau Terpilih Secara Aklamasi
Rabu 08-04-2026,22:33 WIB
ASN Pemprov Jatim Terapkan WFH Rabu dan Tunggu Sinkronisasi Kebijakan Pusat
Rabu 08-04-2026,22:28 WIB
B50 Berlaku 1 Juli 2026, Subsidi Bisa Hemat Hingga Rp 48 Triliun
Rabu 08-04-2026,22:18 WIB
Era Prabowo, Petani Sejahtera Harga Gabah Stabil dan Stok Beras Nasional Melimpah
Terkini
Kamis 09-04-2026,18:47 WIB
Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Tekanan Harga Energi Global
Kamis 09-04-2026,18:35 WIB
Bank Dunia Nilai Hilirisasi Tambang Ampuh Berikan Nilai Tambah bagi Ekonomi Indonesia
Kamis 09-04-2026,18:13 WIB
Presiden Prabowo Genjot Elektrifikasi 100 Gigawatt di Magelang guna Pangkas Impor BBM
Kamis 09-04-2026,18:03 WIB