Pansus LKPj Gubernur Siap Gunakan Hak Interpelasi

Surabaya, memorandum.co.id - Panitia Khusus DPRD Jatim pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2021 meminta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur transparan dalam menyampaikan data. Karena itu, pansus LKPj menemukan banyak kejanggalan ketika pendalaman materi. Anggota Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur Jatim TA 2021, Amar Saifudin menyampaikan tidak sinkronnya data LKPj Gubernur jatim dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga pansus masih menunggu laporan tertulis dari setiap OPD, berapa anggaran yang terkena refocusing dan digunakan untuk apa saja. “Kalau nanti jawaban itu tidak bisa sesuai dengan data-data yang ada di APBD, maka kami bisa meningkatkan hak untuk minta penjelasan lebih lanjut melalui hak interpelasi (hak bertanya) kepada gubernur,” tegas Amar Saifudin, Rabu (13/4). Pansus mengancam meningkatkan hasil rekomendasinya nanti, menjadi hak interpelasi kepada gubernur, apabila OPD tidak menyajikan data yang sesuai dan transparan. Potensinya munculnya hak interpelasi tersebut serius diungkapkan beberapa anggota Pansus LKPj Gubernur tahun 2021. Politisi PAN ini menyebutkan, terkait penggunaan anggaran bantuan transfer tunai (BTT) sebagai belanja tak terduga di APBD 2021. Asal dana BTT yang cukup besar itu didapatkan setelah mengurangi anggaran dari seluruh OPD di Pemprov Jatim,  termasuk anggaran di Sekretariat DPRD Jatim. “BTT tak terduga itu besar sekali. Saat perubahan APBD 2021 itu semua anggaran OPD kena refocusing. Yang nambah hanya sekretariat daerah Rp 20 miliar dan BPKAD naik menjadi Rp 3,6 triliun,” papar Amar. Senada, Dwi Hari Cahyono, wakil ketua Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPj Gubernur juga akan menggulirkan hak interpelasi pasca menyelesaikan rekomendasi pansus nanti. Pasalnya, dari segi anggaran tahun 2021, pansus sudah minta data refocusing tapi belum disampaikan. Baru OPD rumah sakit daerah saja yang masuk. “Kalau ternyata nanti data refocusing semua OPD yang disampaikan tidak sesuai, maka LKPj ini kan tidak bisa menerima atau menolak. Tetapi, ketika ada temuan, makan kita akan melanjutkan dengan melakukan hak bertanya,” tegasnya. Karena berdasarkan data-data BPS, indikator indeks kinerja utama (IKU) ternyata sangat beragam dan transparan. Tapi para pembantu Gubernur diduga kuat mengolah data-data BPS Hanya yang positif saja. Sehingga Laporan Gubernur yang disampaikan di Paripurna DPRD Jatim 11 IKU tercapai sesuai target dan berhasil. “Padahal hampir semua OPD itu mengeluh, ketika hearing dengan kita mengatakan anggarannya di potong dan terbatas. Tapi kenyataanya IKU nya Bagus semua,” ungkap Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani DPRD Jatim ini.(day)