Surabaya, memorandum.co.id - Kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Jatim tentunya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Karena itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta eksekutif harus melayani rakyatnya. "Apakah mereka (PMI) pulang resmi atau dideportasi. Ini tanggung jawab perintah," tegas Hikmah Bafaqih. Ketua Perempuan Bangsa PKB Jatim ini, menegaskan, selama pandemi ini diakuinya pemerintah Malaysia memulangkan banyak pekerja ilegal ke tanah air. "Yang tidak resmi dipulangkan. Sedang yang legal mereka pulang karena habis masa kontrak," tegas Hikmah. Ia mendorong pemerintah untuk memiliki strategi yang cukup jelas. Termasuk ancam wabah omicron mengintip wilayah Jatim. "Maka proses layanan harus sesuai dengan standar kesehatan. Mereka yang ditangani melakukan screening di bandara. Mereka yang ditemukan sakit diobati di rumah sakit. Untuk yang tidak sakit, tim satgas mengecek di Asrama Haji," tutur dia. Terpisah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, ketersediaan bed di Asrama Haji cukup memadai. "Sebanyak 650 bed. Itu bisa untuk empat kali kedatangan PMI," tandas Khofifah Indar Parawansa di sela-sela kunjungannya mengantarkan Mario Suryo Aji memohon restu ke Wapres RI Ma'ruf Amin di Istana Wapres RI. Khofifah menambahkan, apabila kuota PMI dikarantina di Asrama Haji penuh. Pemprov Jatim memiliki dua opsi lain, yakni di gedung Lembaga Penjaminan Mutu Pemerintah Kemendikbud dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag), keduanya di Ketintang. Apabila ketiga tempat itu juga penuh, kata Khofifah, maka PMI akan memakai hotel yang sudah disediakan pemerintah. "Kurang lebih ada 27 hotel yang akan disediakan untuk karantina PMI sedangkan untuk non PMI disediakan di 6 hotel," tuturnya. Khofifah menyebutkan, ada jadwal percepatan PMI dari Malaysia. Kedatangan PMI berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim berjumlah 129 orang. "PMI mendarat di Juanda, mereka di swab PCR dan hal lain sesuai dengan standar protokol kesehatan kedatangan dari luar negeri," tegas Khofifah. (day/fer)
Hadapi Ancaman Omicron, DPRD Jatim Minta Strategi Pemerintah
Minggu 23-01-2022,21:00 WIB
Reporter : Ferry Ardi Setiawan
Editor : Ferry Ardi Setiawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 16-10-2026,21:21 WIB
KPK Ungkap Peran Eks Kepala BNPB ke Puspom TNI, Usut Korupsi Dana Bencana Rp 148 Miliar
Sabtu 17-10-2026,06:10 WIB
Cinta yang Kalah oleh Waktu (6): Akhir Perjalanan Cinta Koko dan Dira
Jumat 16-10-2026,23:22 WIB
Prabowo Ganti Kepala BNPB, KPK Tegaskan Usut Korupsi Dana Bencana
Jumat 16-10-2026,21:33 WIB
Pengadaan HT Disorot, KPK Usut Korupsi Dana Bencana BNPB Rp 148 Miliar
Sabtu 17-10-2026,07:07 WIB
Ketika Ketua NU Menyeberang Pagar
Terkini
Sabtu 17-10-2026,19:59 WIB
Rencana Industrialisasi Utara Brantas, Pemerhati Desak Pemkab Jombang Harus Perhatikan Situs Sejarah
Sabtu 17-10-2026,19:24 WIB
Kunjungi Polda Jatim, Kapolri Suyudi Gandeng Ulama dan Masyarakat Jaga Harkamtibmas
Sabtu 17-10-2026,19:16 WIB
Paguyuban Cak dan Ning Surabaya Angkat Bicara Soal Kasus Narkoba RA
Sabtu 17-10-2026,18:55 WIB
Diramaikan 38 Peserta, Jokarto Specta Carnival Sedot Perhatian Warga
Sabtu 17-10-2026,18:42 WIB