DPRD Surabaya: Musbangkel Bukan Formalitas, Usulan Warga Wajib Direalisasi

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menegaskan, usulan dalam musyawarah pembangunan kelurahan (Musbangkel) jangan sekadar ditampung, namun wajib untuk direalisasikan. Hal itu diutarakan politisi PKS ini saat memantau jalannya Musbangkel di Kantor Kelurahan Sukomanunggal. Reni memberikan saran dan pandangan mengenai usulan-usulan yang belum terlaksana. Selain itu, dia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan Musbangkel. Di samping itu, Reni juga menekankan agar Musbangkel dari waktu ke waktu harus lebih baik. Dia mendorong pemkot melalui bappeko mewujudkan pembangunan yang partisipatif. "Jangan jadikan musbangkel formalitas. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang menyerap dan menampung seluruh aspirasi dari suara-suara warga, jangan di-PHP terus, usulan warga wajib direalisasi," tegasnya, Jumat (10/12/2021). Terkait usulan Musrenbang tahun lalu yang sudah disetujui, menurut Reni perlu disampaikan sejauh apa progres usulan tersebut di tahun 2022. Manakala belum direalisasikan, dia mengimbau agar kelurahan memberikan alasan kepada masyarakat. “Kita ketahui juga bahwa Perwali 45 mengatur tentang usulan yang masuk ke dana kelurahan, namun poinnya adalah usulan warga itu sendiri tidak boleh sampai dibatasi, jika tidak bisa masuk dana kelurahan bisa dimasukkan di program dinas terkait," terangnya. Reni Astuti berharap, realisasi Musbangkel bisa sesuai dengan harapan dan dapat memberdayakan masyarakat sesuai potensi di wilayahnya. Sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi warga. "Prinsipnya, Musbangkel menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di lingkungan kelurahan. Contohnya di Kelurahan Sukomanunggal ini, usulan yang sangat diharapkan adalah persoalan terkait keberadaan SMA/SMK. Memang SMA/SMK kewenangan provinsi, tetapi jangan lupa warga Surabaya juga warga Jatim karenanya saya berharap wali kota bisa perjuangkan ini ke gubernur," tandas Reni. Sementara itu, Ketua LPMK Sukomanunggal Tutik Hidajati mengatakan, di Kelurahan Sukomanunggal hingga kini belum ada sekolah tingkat SMA/SMK. "Kita sangat berharap agar usulan yang sudah diajukan bisa terealisasi, khususnya terkait kebutuhan gedung sekolah tingkat SMA/SMK negeri di wilayah Sukomanunggal yang hingga kini belum ada," tuntasnya. (mg3)