Nelayan Keluhkan Kelangkaan Solar, DKPP: Tak Ada APBD yang Dianggarkan

Surabaya, Memorandum.co.id - Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) angkat bicara terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dialami nelayan. DKPP menegaskan, tidak ada APBD yang dianggarkan ke sana jika terjadi kelangkaan BBM. Kepala DKPP Kota Surabaya, Yuniarto Herlambang menyatakan, terkait hal tersebut aturannya harus jelas. "Masih pelajari dulu apa boleh membuat surat terkait, pengaruh sejauh mana," ujar Herlambang, Selasa (2/11). Tambah Herlambang, lain halnya dengan pupuk yang memang ada aturan subsidi dari pemerintah pusat. "Kalau ini (pupuk) ada anggaran dari pemerintah," ujar Herlambang. Jika itu dimasukkan ke APBD, tambah Herlambang, maka aturannya harus jelas. "APBD tidak ada. Memang tidak mengerti, tiba-tiba langka, apa harus subsidi? Kalau langka, stok harus ada," tambahnya. Disinggung soal pengajuan surat nelayan dan pendampingan dari dewan, Herlambang menegaskan tidak ada. "Tidak ada pengajuan. Kalau pendampingan dalam hal apa," ujarnya. Kalau itu langka, selama ini nelayan beli di pom dan imbasnya tidak hanya nelayan saja. "Kebutuhan semua masyarakat bukan hanya nelayan. Yang berpengaruh bukan hanya nelayan tapi masyarakat sekitar pom," pungkas Herlambang. Seperti diketahui, para nelayan di pesisir Pantai Kenjeran dihantui kebutuhan bahan bakar solar. Ada sedikitnya 900 nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Surabaya Utara Tangguh. Mereka mengaku kesulitan mencari amunisi bahan bakar untuk melaut. Terlebih tanpa adanya surat pendamping dari dinas terkait, mereka tak akan bisa membeli BBM di Pertamina. Di sisi lain, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Ghoni Muklas Ni'am menyatakan, selama ini para nelayan memang belum dibekali surat pengantar agar dapat membeli BBM di Pertamina. Sehingga pihaknya tengah membantu mengupayakan hal ini. "Surat tersebut membutuhkan rekomendasi dari dinas terkait, dalam hal ini DKPP. Untuk itu diperlukan kelengkapan data administrasi para nelayan, ada berapa seluruhnya itu nanti didata. Jika ada trouble dari dinas terkait maka kita akan turun langsung mengawal, saya akan dorong," ucap Abdul Ghoni, beberapa waktu lalu. Yang terpenting, menurutnya harus ada data legal formalnya. Sehingga para nelayan dapat dijamin manakala membeli BBM bersubsidi di Pertamina. "Saat ini sedang dikumpulkan data para nelayan. Sebelumnya sudah kita bantu mendistribusikan jaring dan mesin perahu. Harapan kita tentu persoalan bahan bakar ini juga terfasilitasi," pungkas anggota Komisi C DPRD Surabaya ini. (fer/mg3)