Lamongan, memorandum.co.id - Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa terjun langsung ke Kabupaten Lamongan untuk melakukan konsolidasi data kemiskinan ekstrem, kini giliran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang hadir di Lamongan. Bersama rombongan Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Direktur Rumah Khusus Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Direktur Pelaporan dan Statistik Badan Kependudukan dan & Keluarga Befencana Nasional (BKKBN), Direktur Pengambangan Kawasan Pemukiman Kemen PUPR serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diterima langsung oleh Wakil Bupati Abdul Rouf di Command Center Pemkab Lamongan, Rabu (27/10).
Dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Indonesia sebesar 4%, sesuai arahan presiden agar kemiskinan estrem di tahun 2024 mencapai 0% upaya harus dilakukan meskipun masih pandemi.
“Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih. Serta mempertajam basis datauntuk ketepatan target dan upaya percepatan,” ungkap Andie Megantara.
Oleh karena itu menurut Andie Megantara saat ini dilakukan survey bersama antara Kementrian PUPR dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemenko PMK, BKKBN untuk memastikan lokasi miskin ekstrem dan untuk penanganan infrastruktur PUPR.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rachman Arief mengapresiasi gerak cepat Kabupaten Lamongan yang telah menetapkan 25 desa pilot project penuntasan kemiskinan ekstrem serta kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni upaya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan menurunkan kantong kemiskinan.
Disampaikan oleh Wakil Bupati Abdul Rouf bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan yakni 13,85% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37%. Pemkab Lamongan juga telah menetapkan lima desa di lima kecamatan sebagai pilot project penanggulangan kemiskinan ekstrem Lamongan.
“Lima desa di lima kecamatan sudah ditetapkan sebagai pilot project. Sebagaimana yang disampaikan Kabupaten Lamongan juga melakukan strategi penanggulangan kemiskinan mellui upaya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan, dan salahsatu program unggulannya yakni Home Care Service,” ungkap Abdul Rouf.
Home Care Service engintervensi masalah keluarga rawan atau rentan memiliki resiko tinggi terhadap permasalahan di bidang Kesehatan, sosial maupun ekonomi di Kabupaten Lamongan. Diharapkan dengan program gropyokan lintas OPD tersebut mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Selain itu menurut Abdul Rouf usulan intervensi program untuk penanggulangan kemiskinan di Lamongan yakni melalui tambahan bantuan tunai bagi warga miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Perluasan cakupan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan bantuan ekonomi produktif.
Setelah diskusi rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke Desa Jubel Kidul Kecamatan Sugio.(*)