Surabaya, memorandum.co.id - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim Jonahar memastikan jika persoalan atau konflik tanah di Jatim akan dapat terselesaikan. Pernyataan Kakanwil Jonahar itu disampaikan saat institusinya mendapat kunjungan dari Tim Panja Pemberantasan Mafia Tanah Komisi II DPR RI. “Berbagai langkah untuk mencari solusi sudah kita lakukan. Memang secara bertahap, karena persoalan tanah ini memang cukup pelik,” ujar Jonahar di kantornya, Kamis (9/9/2021). Dalam pertemuan dengan 16 anggota Komisi II DPR yang dipimpin Junimart Girsang itu, Jonahar menyampaikan target dan realisasi kegiatan pemberantasan mafia tanah di Jatim. "Banyak contoh mafia kasus mafia tanah di Jatim yang berhasil diselesaikan dengan langkah-langkah pendekatan tanpa harus merugikan pihak-pihak yang bermasalah,” sambungnya. Kakanwil juga menambahkan, sinergi dengan Polda Jatim dan Kejaksaan Jatim untuk meminimalisasi kejahatan di bidang pertanahan terus dilakukan sebagai langkah untuk menghindari konflik pertanahan. Sementara itu, pimpinan rombongan Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan, kedatangan di BPN Jatim ini dalam rangka kunjungan spesifik mendapatkan masukan terkait mafia pertanahan. "Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait mafia tanah. Karena banyak permasalahan kasus pertanahan di Provinsi Jatim," ujar Junimart, Selasa (7/9/2021). Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakajati Jatim, Ditreskrimum Polda Jatim, Asisten 1 Pemprov Jatim, Kabiro Pemerintahan Pemprov jatim, para kepala bidang, kabag tata usaha, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jatim. Anggota Komisi II Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, forum ini sangat penting karena dihadiri aktor-aktor untuk memberantas kegiatan pertanahan, memberantas mafia tanah bukan justru memperkuat atau bagian dari kejahatan pertanahan. Wakajati Haruna dalam kesempatan ini menyampaikan, kejaksaan dalam memerangi mafia tanah selalu berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Kejati Jatim akan selalu bersinergi dengan BPN dalam memberantas mafia tanah ini. Hal senada disampaikan Direktur Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto, bahwa koordinasi formal dan informal selalu dijalin dengan BPN. (mik/fer)
Kategori :