PTM Hari Pertama, Ajeng: Pemkot Harus Hadir untuk Mendukung Pemenuhan Sarpras Sekolah

Surabaya, memorandum.co.id - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menarik perhatian Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. Di hari pertama PTM terbatas ini, Ajeng melihat dari dekat proses interaksi belajar siswa-siswi di SMP Negeri 62, Senin (6/9/2021). Kedatangan politisi Partai Gerindra ini ke SMPN 62 untuk memastikan PTM digelar secara aman dan sesuai arahan pemerintah. Total ada sebanyak 54 siswa-siswi dari kelas 7, 8, dan 9 yang mengikuti PTM hari pertama ini. Mereka dibagi dalam 3 rombongan belajar (rombel) dengan durasi dua jam. "Yang saya ingin pastikan ialah pertama yaitu, tidak ada kerumunan pada saat masuk dan pulang. Sehingga jika memungkinkan, dapat dibukakan minimal dua jalur gerbang untuk dilewati para siswa. Mengantisipasi ke depan apabila persentase siswa yang mengikuti PTM meningkat," ujarnya. Meski SMPN 62 bekas rumah sehat, Ajeng menuturkan bahwa wali murid tak perlu khawatir akan keamanan anaknya. Sebab sebelum itu, SMPN 62 telah disterilkan terlebih dulu serta segala perlengkapan pasien Covid-19 sudah disingkirkan. "Sebelumnya pernah difungsikan sebagai rumah sehat untuk pasien Covid-19 dari warga sekitar Gunung Anyar. Agar aman, penyemprotan disinfektan telah dilakukan empat kali dan dibersihkan secara maksimal. Masing-masing oleh dinas pemadam kebakaran, cipta karya, DKRTH, dan perusahaan swasta. Sehingga orang tua tidak perlu was-was saat anak kembali ke sekolah bekas rumah sehat," jelasnya. Ajeng mengungkapkan, dari total 502 murid SMPN 62, yang setuju untuk PTM sebanyak 223 murid. Ini artinya ada lebih dari 50 persen yang ingin menyukseskan PTM terbatas. Menyongsong PTM agar lebih maksimal, Ajeng berharap partisipasi pemkot untuk menunjang kebutuhan sekolah. "Dari kapasitas 15 rombel, pelaksanaan PTM terbatas di SMPN 62 baru bisa dilakukan 3 rombel, berikutnya akan 6 rombel. Ini karena kebutuhan sarpras belum memadai. Seperti jaringan dan kamera. Saya harap pemkot bisa membantu memenuhi sarana keseluruhan rombel di sekolah-sekolah, supaya kualitas pendidikan semakin bersemangat dan meningkat," harapnya. Pada kesempatan ini, Ajeng ternyata masih menemukan murid yang terkendala masalah seragam. Murid tersebut berasal dari warga MBR jalur zonasi. Seharusnya seragam yang dipakai kelas 8 namun yang dikenakan masih atribut SD lengkap dengan bawahan merah. "Akhirnya saya menunggu hingga orang tua anak menjemput. Ternyata sang Ibu ialah single parent dan terdaftar sebagai warga MBR. Kesehariannya menjual sinom keliling sehingga tadi terlambat menjemput karena sedang mengantarkan pesanan," sebut Ajeng. Berangkat dari sini, Ajeng berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa berperan serta dan turut andil dalam memenuhi kebutuhan seragam dan peralatan sekolah untuk seluruh warga MBR secara merata. "Bisa diambil dari anggaran pemerintah atau dari CSR, dan program kemanusiaan gotong royong dari Kota Surabaya. Yang terpenting seluruh murid berstatus MBR bisa ter-cover rata," pungkasnya. (mg-3/fer)