Kades Se-Kecamatan Diwek Geruduk DPRD Jombang, Ini Sebabnya

Jombang, memorandum.co.id - Para Kepala Desa se-Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggeruduk gedung dewan  di Jalan KH. Wahid Hasyim, Selasa (31/8). Kepala desa dari 20 desa ini, diterima Komisi D DPRD Jombang dalam agenda hearing di ruang paripurna untuk klarifikasi terkait dobel anggaran untuk rumah sehat isolasi terpusat di Kecamatan Diwek. Selain anggota Komisi D, juga tampak hadir Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Jombang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala DPMD, Camat Diwek, perwakilan Puskesmas Brambang dan Cukir. Suasana hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Erna Kuswati ini sempat memanas. Para kades tidak terima karena merasa dipojokkan oleh anggota komisi D terkait munculnya dobel anggaran rumah sehat isolasi terpusat. Mereka menyayangkan, bahwa seolah-olah para kades disalahkan soal dobel anggaran. Dan yang membuat tidak terima, persoalan ini dimuat di media massa maupun medsos facebook oleh salah satu anggota komisi D. Kepala Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Lantarno mengatakan, bahwa para kades se-Kecamatan Diwek datang ke DPRD Jombang hanya untuk mengklarifikasi yang diberitakan di koran dan medsos facebook. "Itu teman-teman keberatan. Karena di Kecamatan Diwek, kepala desa tidak mau dan juga berhati-hati untuk menganggarkan dari anggaran APBN, ADD maupun DD. Lha itu mungkin belum paham sekali," katanya usai hearing, Selasa (31/8/2021) siang. Menurut Lantarno, mungkin yang dianggap ada dobel anggaran itu soal BTT (belanja tidakdak terduga). Padahal, BTT belum ada kejelasan, belum turun sama sekali. "Padahal untuk merawat pasien Covid-19 itu sudah mulai Juli sudah dilaksanakan. Jadi BTT belum turun sama sekali, itupun masih tarik ulur. Jadi untuk menangani itu secepatnya kita seadanya," ujarnya. Lantarno mengungkapkan, kemarin di Kecamatan Diwek berkumpul dengan kepala Puskesmas, Danramil, Kapolsek dan seluruh kepala desa membahas anggaran BTT. Jadi jangn sampai terjadi dobel anggaran. "Apa saja yang dibiayai ADD, DD dan yang dibiayai dari BTT. Dan jika nanti turun, insyaallah tidak terjadi dobel anggaran. Karena dari BTT itu kan dianggarkan honor. Jadi sendiri-sendiri," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati menerangkan,i pihaknya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin karena adanya kesalahpahaman dari tulisan atau unggahan dari anggota DPRD terkait.dengan rumah sehat. Pihaknya tidak ada untuk mencari kesalahan, untuk mencari permasalahan. Kami ingin supaya nantinya rumah sehat itu bisa berjalan dan dikelola dengan baik. Supaya pasien yang diisolasi di rumah sehat isoter bisa diberikan pelayanan yang bagus, dan nantinya bisa sembuh setelah 14 hari. "Nah, kami kemarin kan tahunya dari BTT belum cair. Tadi sudah dijelaskan, bahwasanya untuk anggaran BTT nantinya bisa RKB dan RKD tidak akan saling tumpang tindih untuk spj-nya," ungkap dia. Erna menegaskan, nantinya ke depan tidak ada kles (berbeda pendapat, ribut) lagi. "Insyaallah tidak ada kles lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkoordinasi dengan baik dengan para kades," pungkasnya. (yus)