Lamongan, memorandum.co.id - Bidang kesehatan masih menjadi prioritas utama yang harus dialokasikan di dalam perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021. Hal itu diungkapkn Bupati Yuhronur Efendi dalam Rapat Paripurna Hari Pertama dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Jumat (20/8).
“Kebijakan perubahan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini akan diprioritaskan kepada beberapa sektor dominan. Bidang kesehatan merupakan prioritas utama yang harus dialokasikan di dalam perubahan APBD 2021 ini. Meningkatnya jumah kasus Covid-19 varian delta pada tribulan dua memerlukan penanganan yang lebih intensif karena menyebabkan tingkat hunian IGD semua Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Lamongan over kapasitas, kelangkaan oksigen, obat-obatan hingga percepatan vaksinasi, sehingga memerlukan pendanaan yang lebih besar,” Ungkap Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Selain bidang kesehatan, menurut Pak Yes arah kebijakan perubahan belanja tahun anggaran 2021 juga diprioritaskan kepada beberapa sektor dominan yaitu, bidang ekonomi dan sosial, bidang pendidikan dan bidang infrastruktur.
Bidang ekonomi dan sosial misalnya, masih bertumpu kepada pemulihan, percepatan ekonomi dan pengamanan sosial sebagai akibat pandemi covid-19 yang sampai saat ini masih dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi. Sementara bidang pendidikan alokasi dana masih diarahkan untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD, rehabilitasi gedung pendidikan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, serta penyusunan penyesuaian kurikulum pembelajaran daring.
Selanjutnya, bidang infrastruktur, dana masih difokuskan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur jalan, pengairan dan pertanian yang juga sebagai upaya mendorong dan mendukung peningkatan dan pemulihan mobilitas perekonomian ditengah pandemi Covid-19.
Pada kesempatan tersebut, Pak YES juga mengemukakan outlook pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamogan Kuartal III tahun 2021 yang tak jauh beda dengan kondisi nasional yang tumbuh cukup lambat dibandingkan realisasi Kuartal II tahun 2021. Dimana pendapatan daerah setelah perubahan mengalami penurunan.
“Pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp 2.903.968.723.509,62 mengalami penurunan Rp 26.468.476.190,38 atau minus 0,90 persen.
Dari segi komposisi hampir secara keseluruhan mengalami penurunan fluktuasi.
PAD secara agregat diproyeksikan sebesar Rp 456.998.311.039,62 mengalami penurunan Rp 10.690.228.727,38 atau minus 2,29 persen. Pendapatan transfer dialokasikan Rp 2.283.941.074.364 mengalami penurunan Rp 28.063.247.463 atau minus 1,21 dari target sebelum perubahan. Sementara untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan 8,15 persen atau 12,285 milyar,” tutur Bupati yes.
Sementara untuk belanja daerah, volume belanja direncanakan Rp 2.953.893.170.116,11 justru mengalami peningkatan sebesar Rp 14.955.970.416,11 atau naik 0,51 persen dari pagu belanja APBD murni tahun 2021. Sehingga dalam postur perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami defisit minus Rp 49.924.446.606,49.
Sebagai penyeimbang dari defisit yang terjadi, maka kebijakan pembiayaan yang ditempuh adalah pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp 52.424.446.606,49.
Selain penyampaikan nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2021, pada rapat paripurna tersebut juga dilakukan penandatanganan bersama persetujuan perubahan Kesepakatan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun anggaran 2021. (*/gus)