Dikunjungi Stafsus Presiden, Emil Dardak Sampaikan Prioritas Vaksinasi dan Pendidikan Bagi Disabilitas Jatim

Surabaya, Memorandum.co.id - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja (Kunker) Staf Khusus (Stafsus) Presiden bidang Sosial, Angkie Yudistia di Gedung Negara Grahadi, Senin (14/6) siang. Dalam pertemuan itu, Wagub Emil menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim terkait pemberdayaan kepada para penyandang Disabilitas. Termasuk memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada para Disabilitas. "Vaksinasi Disabilitas dan lansia menjadi prioritas bagi kami. Kami akan dorong semaksimal mungkin karena sampai saat ini vaksinasi untuk lansia masih 26 persen. Bersamaan dengan itu maka kami akan lakukan percepatan," kata Wagub Jatim, Selasa (15/6/21) Selain itu, persoalan pendidikan untuk para penyandang Disabilitas juga menjadi prioritas Pemprov Jatim. Emil menyampaikan perlunya pengintegrasian sekolah inklusif di Jatim dan memaksimalkan wawasan masyarakat terkait sekolah inklusif. Tidak hanya dari segi vaksinasi dan pendidikan saja, Wagub Emil juga menyampaikan bagaimana peran serta masyarakat penyandang Disabilitas untuk pemulihan ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Sebab, data BPS tahun 2019 mencatat, sebanyak 4,9 juta jiwa di Jatim merupakan penyandang Disabilitas. "Kemampuan mereka sendiri lebih banyak pada segi UMKM. Bisa melalui program seperti kampung inklusif di tiap daerah," terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Stafsus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengutarakan, maksud kedatangannya adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk menyampaikan pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas di setiap daerah. Terkait aspek pendidikan, Angkie menyampaikan hal yang sama dengan Wagub Emil. Angkie mengamati, bahwa titik akar permasalahan para penyandang Disabilitas adalah pada persoalan pendidikan. "Sekolahnya ada, tapi tenaga pendidik dan kurikulum belum siap ya juga tidak akan berdampak. Kami amati bahwa rata-rata permasalahannya adalah pendidikan. Kami akan coba sampaikan kepada kementerian bahwa yang perlu disiapkan adalah seluruh lini pendidikan," sebutnya. "Mulai dari tenaga pendidiknya, sekolahnya bahkan hingga kurikulumnya. Agar semua terlaksana dengan baik," imbuhnya. Angkie pun kemudian meminta dukungan Pemprov Jatim terkait langkah Pemerintah Pusat yang akan mendirikan Komisi Nasional Disabilitas. Rencananya akan disahkan Desember 2021 mendatang. "Mohon dukungannya dari Pemprov Jatim agar bisa bersinergi bersama nantinya," pungkasnya.(Mg6)