Kapolres Jauhari Ikuti Rakor Evaluasi PPKM Bersama Sekdaprov Jatim

Probolinggo, Memorandum.co.id - Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Raden Muhammad Jauhari mengikuti Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual, Rabu (09/06/2021), di ruang Command Center Pemkot Probolinggo dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono. Rakor juga dihadiri Sekdakot drg. Ninik Ira Wibawati, Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo, Kapten Heri Widodo, Dinas Kesehatan, Diskominfo beserta Camat se Kota Probolinggo. Sekdaprov Heru Tjhajono menyampaikan, ada hal-hal yang ditekankan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat evaluasi PPKM untuk meningkatkan lagi disiplin protokol kesehatan dan operasi yustisi, mengurangi mobilitas masyarakat, membentuk covid hunter, dan menggerakkan kampung tangguh. “Intinya ada aturan-aturan yang bisa jadi pegangan berdasarkan Pergub sesuai instruksi menteri, maka yang bersifat pelanggaran akan dilakukan tindakan sesuai keputusan wali kota atau bupati setempat,” katanya. Satgas Kuratif Pengendalian Covid 19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi menyampaikan, Per 8 Juni 2021, Jawa Timur mengalami kenaikan angka positif yang cukup signifikan yaitu sebesar 389 kasus sedangkan yang meninggal bertambah 37 orang. "Kenaikan angka positif yang cukup signifikan, seperti di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan yang cukup aktif, dimana Puskesmas Arosbaya dilakukan penutupan karena 10 orang nakes terkonfirmasi positif Covid 19," jelasnya. Terjadinya peningkatan kasus positif Covid 19 di wilayah Jawa Timur disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, Cluster Hajatan dan kluster kerumunan pasca Mudik Lebaran. "Yang harus mendapat perhatian adalah ketersedian Bed Occupancy Rate (BOR) harus diperhatikan guna antisipasi terjadinya lonjakan Covid 19. Laksanakan penajaman kembali program PPKM Mikro di wilayah masing-masing,"tandas Joni Wahyudi. Sementara Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo memaparkan, perkembangan Covid di wilayah Jawa Timur harus ada penanganan serius, agar ekonomi bisa pulih kembali. "Penggalakan 3T dan 5M kepada masyarakat. Forkopimda menyajikan data perkembangan Covid sevalid mungkin, dengan harapan pengambilan keputusan dan evaluasi bisa tepat sasaran, dan BOR harus selalu diupdate, dikarenakan apabila nanti terjadi lonjakan bisa diketahui yang tersedia," pungkasnya.(mhd/yud)