Laila Mufidah Dorong Pemkot Surabaya Hadirkan Program Bantuan Permakanan Balita Stunting

Surabaya, memorandum.co.id - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah, saat ini tengah menggelar reses atau jaring aspirasi masyarakat tahun ke II masa persidangan III tahun 2021. Kesempatan itu dia manfaatkan untuk menyaring keresahan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah program bantuan permakanan untuk balita stunting. Menurutnya itu penting untuk segera direalisasikan. ”Memang sudah ada pendampingan untuk ibu hamil dari dinkes (dinas kesehatan, red), tapi tak kalah pentingnya adalah asupan gizi bagi balita yang sudah didiagnosa menderita stunting,” ujarnya kepada masyarakat RT03/RW04 Kalijudan, Mulyorejo, Jumat (7/5/2021). Selama ini, kata Laila, permakanan yang diprogramkan Pemkot Surabaya hanya diperuntukkan para lansia, penderita cacat, dan anak yatim. Namun belum menjangkau balita stunting. ”Bagaimana bisa terbebas stunting apabila makanan mereka belum memenuhi apa yang diharapkan,” lanjut anggota DPRD dua Periode ini. Selain masalah permakanan balita stunting, permohonan kenaikan insentif kader kesehatan warga yang meliputi kader posyandu, bumantik, juga menjadi topik hangat tanya jawab reses saat itu. ”Rp 28.000 per giat saya rasa kurang sepadan dengan tugas dan tanggung jawab mereka,” terang Laila Mufidah menjawab keluhan masyarakat. Tugas bumantik, kata Laila, cukup berat karena harus mengunjungi satu per satu rumah untuk mengecek di kamar mandi warga. Dan sebagai kader PKK dan posyandu juga bertanggung jawab atas kesehatan warga sekampung meski saat ini dikhususkan untuk ibu hamil dan para balita. Politisi perempuan PKB ini menjelaskan, saat pilkada yang lalu kedua pasangan sudah berjanji, sesaat setelah jadi akan meningkatkan insentif para kader kampung yang jumlahnya lebih 2.000 orang. Namun, hingga hampir seratus hari masa jabatan wali kota masih belum ada realisasi terkait hal ini meski insentif untuk RT, RW dan LPMK sudah naik. ”Maka pada kesempatan ini kami mendorong segera ada realisasi terkait insentif atau transport para kader tersebut," pintanya. Bendahara dewan Tanfidz DPC PKB Surabaya ini juga menyampaikan wacana dari pemkot bahwa kader tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan karena selama ini yang terjadi adalah kader bumantik juga menjadi kader posyandu atau sebaliknya. Menurut informasi dari warga, ini terjadi karena memang keterbatasan sumber daya manusia, selain itu insentif yang murah juga menjadi pertimbangan para kader. ”Ini memang bukan kabar yang menggembirakan bagi para kader, tapi kami berharap kader bisa memahami bahwa kita bertujuan untuk pelayanan,” ungkapnya. Dalam hal ini, Laila Mufidah mengaku sepakat ada penambahan kader dengan syarat pemkot juga wajib memuliakan mereka, termasuk dalam hal insentif atau transport. "Kalau ada penambahan insentif, mungkin lebih mudah untuk mencari kader yang lain untuk menyukseskan imbauan dari pemkot tersebut,” tandasnya. Lanjut Laila, selain beberapa hal tersebut, seperti yang sudah-sudah banyak juga usulan terkait pembangunan fasilitas umum dan pengadaan sarana prasarana. "Untuk hal ini, saya mohon warga agar bisa bersabar karena sesuai informasi pemkot, dana dari PAD yang turun drastis difokuskan untuk mengatasi dampak Covid-19 seperti permakanan dan pemulihan ekonomi," paparnya. Setelah bertatap muka dengan warga Kalijudan, Laila melanjutkan reses di daerah Gunung Anyar. Dalam pertemuan tersebut keluhan yang menjadi topik pembahasan yakni bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, warga merasa masih ada ketidakadilan untuk penerima manfaat. “Kami akan mencari solusi dengan duduk bersama pemkot dari keluhan warga tersebut. Sehingga diharapkan penerima manfaat bisa tepat sasaran,” pungkas Laila. (mg-3/fer)