Pendamping PKH Berkantor di Kelurahan se-Surabaya

Surabaya, memorandum.co.id -Pemkot Surabaya terus merealisasikan komitmennya untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Yang terbaru, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) mulai Senin akan berkantor di kelurahan. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, para pendamping PKH akan membuka konsultasi dan melayani warga mulai Senin depan. Sebab, selama ini layanan itu biasanya dilakukan langsung di kantor Dinsos Surabaya. “Pak Wali Kota ingin pelayanan itu tidak langsung ke dinas, tapi cukup berhenti di kelurahan, sehingga pelayanan itu didekatkan kepada warga,” kata Suharto Wardoyo, Minggu (25/4). Sebenarnya, lanjut dia, para pendamping PKH itu merupakan perpanjangan tangan dari kementerian sosial (kemensos), sehingga mereka berada di bawah kemensos, bukan di bawah Pemkot Surabaya. Karenanya, ketika ada program untuk mendekatkan pelayanan kepada warga, Dinsos Kota Surabaya berkoordinasi dengan kemensos, sehingga program ini bisa direalisasikan. “Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman kelurahan se-Surabaya untuk menyiapkan tempat bagi para pendamping PKH ini, karena mereka juga akan membuka pelayanan di kantor kelurahan,” kata Anang, sapaan Suharto Wardoyo. Namun begitu, ia memastikan bahwa para pendamping PKH itu tidak sepenuhnya berada di kantor kelurahan, waktu pelayanannya masih terbatas dan sudah dijadwalkan. Sebab, mereka juga harus menjalankan tugas utamanya yang sudah diatur oleh kemensos. “Jadwal pelayanannya itu untuk April, mulai 26-30 April 2021, lalu khusus Mei pada 3, 5, 7, 10, 17, 19, 21, dan 24 Mei 2021. Mereka akan buka pelayanan di kantor kelurahan mulai pukul 09.00-12.00,” tegasnya. Oleh karena itu, Anang berharap kepada warga Kota Surabaya untuk memanfaatkan pelayanan ini untuk berkonsultasi atau pun menanyakan berbagai hal tentang bantuan yang disalurkan oleh kemensos, terutama soal bantuan sosial pangan program sembako, program keluarga harapan (PKH), dan juga alur pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau basis data terpadu (BDT). “Jadi, warga yang mau berkonsultasi tentang berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kemensos, bisa langsung berkonsultasi kepada mereka gratis, sehingga ke depan kami harapkan bantuan yang diberikan kemensos bisa disalurkan dengan aman dan lancar di Surabaya, yang paling penting pula bantuan itu tepat sasaran bagi yang membutuhkan. Semoga ini semakin memudahkan warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (fer)