Pemkab Madiun Jembatani Komunikasi Warga Bagi dengan Perusahaan Sepatu

MADIUN,  MEMORANDUM.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun beri atensi khusus atas penutupan akses menuju lokasi pembangunan pabrik sepatu yang dilakukan warga Desa Bagi, Kecamatan/Kabupaten Madiun pada Minggu (25/10).

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun memastikan Pemkab bakal menjembatani komunikasi antara warga dengan perusahaan. Pun, ia menegaskan tetap menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, tanpa mengurangi asas pro-investor.

 

“Kita pro investasi, mendukung iya. Tapi etika, aturan, norma, standar perilaku itu juga harus di junjung tinggi,” tegas Sekda Kabupaten Madiun, Sigit Budiarto, Senin (26/10).

 

Sigit sepakat dengan apa yang menjadi tuntunan masyarakat setempat. Mulai dari permintaan komunikasi hingga kejelasan terkait kompensasi dampak pembangunan pabrik sepatu tersebut. Pasalnya, masuknya investor itu juga menyangkut banyak hal terkait kondisi lingkungan sekitar.

 

“Yang harus kita juga jaga masyarakat kenyamanan dan juga bagaimana mereka untuk menunjang supporting terhadap iklim investasi,” terangnya

 

Ia mengaku telah mendorong DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera memfasilitasi dialog sosialisasi dengan warga setempat bersama pihak perusahaan. 

 

“Pasti semua permasalahan ada solusi ketika kita pecahkan bersama. Secara otomatis dari Pemkab Madiun akan mendukung masyarakat untuk melakukan dialog ini, karena apapun pemerintah hadir untuk masyarakat,” ucapnya.

 

Sigit meyakini jika masyarakat relatif terbuka serta setuju dengan adanya pembangunan pabrik sepatu tersebut. Meski muncul sisi negatif, hadirnya investor itu juga memiliki dampak positif bagi masyarakat.

 

“Program investasi itu nanti juga akan kembali menyejahterakan masyarakat. Sehingga, sama-sama lah nanti kita berjuang bersama biar jalan semuanya,” pungkasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Bagi, Kecamatan/Kabupaten Madiun menutup akses menuju lokasi pembangunan pabrik sepatu. Hal itu disinyalir lantaran pihak perusahaan tidak pernah memberikan sosialisasi padahal proses pembangunan sudah berjalan sekitar empat bulan. Kondisi itu semakin buruk setelah debu dan getaran proses pendirian bangunan mulai berdampak pada warga setempat. Tidak sedikit rumah warga mengalami retak akibat pemasangan tiang pancang.(aji)

Sumber: