Polres Malang Terima Penghargaan WBK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Drs Syafrudin MSi memberikan penghargaan kepada Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung SH, SIK MSi, sebagai pelopor perubahan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan Polres Malang tahun 2018. Penyerahan penghargaan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12). Bersamaan juga diberikan penghargaan terhadap Polres Malang atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi (WBK). Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan, penghargaan WBK ini menunjukkan bahwa pelayanan di wilayah hukum Polres Malang bebas dari praktik pungli yang merugikan masyarakat. “Poin utama yang dinilai untuk mendapatkan predikat WBK adalah hilangnya atau tidak adanya praktik pungli di spot-spot pelayanan publik. Seperti pelayanan SIM, pelayanan penerimaan laporan pengaduan di SPKT, pelayanan perizinan SKCK dan lain-lain,” kata Yade seusai menerima penghargaan. Yang tidak kalah pentingnya, masih kata Yade adalah adanya pembenahan pelayanan publik yang telah disesuaikan dengan standar dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Itu bagian dari upaya Polres Malang memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu Yade menegaskan predikat ini akan dijaga dengan baik sehingga pelayanan Polres Malang menjadi lebih baik. “Polres Malang berupaya sepenuh hati untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang tentunya bebas dari praktik dan pungli,” terang Yade. Raihan prestasi ini masih menurut Yade merupakan hasil kerja keras Polres Malang yang dirangkai dalam program 77 unggul Kapolres Malang dalam mewujudkan situasi yang aman dan kondusif, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta transparansi birokrasi, beberapa terobosan telah dilakukan, di antaranya program layanan Malang e-policing,” imbuh Yade. Untuk meraih prestasi ini sejak awal tahun telah dilakukan berbagai terobosan, antara lain penerbitan surat perintah personel penanggung jawab pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM; penandatanganan pakta integritas oleh kapolres dan seluruh pejabat polres disaksikan forkopimda. Disusul sosialisasi pembangunan zona integritas baik internal maupun eksternal; pembuatan dokumen perencanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta pembuatan buku panduan pembangunan ZI sebagai acuan dasar seluruh satker polres malang melakukan kegiatan; melengkapi dan pembenahan komponen pengungkit dan komponen hasil pembangunan ZI menuju WBK. (ari/nov)