Beredar Broadcast Rekrutmen Pekerjaan Warga Ber-KTP Surabaya, Pemkot Pastikan Hoax

Surabaya, memorandum.co.id - Ruang administrasi di lantai 1 Balai Kota Surabaya, Jumat (19/3), berbeda dari biasanya. Ruangan untuk menerima surat OPD dan nonOPD itu diserbu warga ber-KTP Surabaya yang memasukkan lowongan pekerjaan (loker). Mereka yang datang dengan membawa berkas lamaran loker itu mengaku mendaftar di instansi Pemkot Surabaya setelah menerima pesan berantai di WhatsApp (WA). Salah satunya pelamar adalah Aprilia. Ia yang mengirimkan surat permohonan pekerjaan ke Bagian Umum Surabaya itu siap bersaing dengan pencari kerja lainnya. "Hari ini penyerahan (berkas) terakhir," ujar Aprilia. Tambah Aprilia, ia datang ke pemkot ini imbas dari sejumlah informasi lowongan kerja di lingkungan Pemkot Surabaya yang diterimanya khusus warga ber-KTP Surabaya. Warga hanya cukup mendaftar melalui RT. "Syaratnya umum. Cuma harus menyertakan surat dari RT dan RW yang berisi permohonan lamaran pekerjaan yang harus ditulis tangan," jelasnya. Aprilia lalu menunjukkan contoh pesan di WhatsApp Group (WAG) di HP-nya. Versi pesan berantai yang ia terima, tak ada spesifikasi pekerjaan yang dituju. "Nanti yang menentukan pemkotnya. Kita cukup menyertakan surat. Yang jelas, hari ini terakhir," pungkas Aprilia. Selain itu, pelamar lainnya Desi yang juga antre ikut memasukkan berkas ke lamaran pekerjaan ke pemkot. "Saya juga tahunya dari WA. Yang menentukan adalah pemkot," katanya. Sama halnya dengan Aprilia, Desi pun sebenarnya tak mengetahui keabsahan pesan tersebut. "Pihak petugas menerima berkas kami dengan memberikan tanda terima," tambah Desi. Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memberikan klarifikasi tentang broadcast rekrutmen pekerjaan khusus warga yang ber-KTP Surabaya. Broadcast ini banyak menyebar di grup-grup WhatsApp dengan berbagai macam bentuk, yang intinya ada rekrutmen pekerjaan khusus warga yang ber-KTP Surabaya dan daftarnya di RT. “Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (hoax), itu bukan broadcast dari pemkot, bukan informasi dari Pemkot Surabaya,” tegas Febri, sapaan Febriadhitya Prajatara. Febri juga meluruskan informasi tersebut. Ia memastikan saat ini Pemkot Surabaya tengah mendata masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama. Sebab, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. Namun juga memelototi di dalam satu kepala keluraga (KK) berapa yang bekerja dan bekerja di mana saja, berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan. “Nah, data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh dinas sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini,” kata dia. Menurut Febri, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi. Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya. “Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak,” ujarnya. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang mendata MBR dan DTKS. Data tersebut di-input dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh diskominfo. “Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail,” kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo. Ia juga memastikan, sumber data MBR itu tetap dari dinas sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya, Ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh dinsos. “Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh dinsos,” ujarnya. Anang juga menambahkan, data MBR yang sudah clear itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Harapannya, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.“Hingga saat ini, kami terus merampungkan data MBR plus itu,” pungkasnya. (fer)