Gus Muhdlor Dorong Kades Transparan Kelola Anggaran

Sidoarjo, Memorandum.co.id - Gus Muhdlor-Subandi sudah merencanakan percepatan perbaikan jalan rusak dengan melibatkan pemerintah desa. Melalui anggaran BKK (bantuan keuangan khusus), kepala desa bisa melaksanakan pengecoran dengan sistem padat karya. Karena menurut Gus Muhdlor, ujung tombak pembangunan ada di desa. Pernyataan itu disampaikan Gus Muhdlor dalam sambutannya usai melantik kepala desa terpilih di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Sedati, dan Sukodono. Rabu (3/3) pagi hingga sore, Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor melantik 172 kapala desa (kades) hasil pemilihan pilkades serentak tahun 2020. Pelantikan dilakukan secara terpisah, dibagi tiga sesi. Sesi pertama ada 58 kades. Kemudian, sesi kedua dan ketiga masing-masing 57 kades. Muhdlor akan keliling ke desa-desa mengecek jalan dengan naik sepeda ontel bersama dengan kepala desa. Ia akan melihat langsung kondisi jalan kabupaten dan jalan di desa yang membutuhkan penanganan cepat. “Sudah masuk di rencana kami, nanti bentuknya BK atau BKK, karena kami melihat sebenarnya ujung tombak pembangunan itu ada di desa, termasuk juga penguatan Bumdes. Karena hari ini ada kementerian desa sudah baik sekali ada program SDGs desa, ini yang harus kita dorong dan pastikan bersama-sama mari kita dukung program dari pusat terutama untuk desa,” katanya. Terkait dengan pengawasan anggaran, Muhdlor memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang dimiliki sudah ada. “Mekanisme pengawasan sudah ada, tinggal diperkuat saja,” tambahnya. Sejumlah instruksi Bupati Sidoarjo kepada para kepala desa diantaranya, sinergitas penanganan Covid-19, penyusunan RPJMDes maksinal 3 bulan sudah selesai setelah pelantikan. “RPJMDes harus sesuai dengan RPJMD dan RPJMD kabupaten linier dengan RPJMD provinsi sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur saat saya dilantik di gedung negara Grahadi Surabaya,” ujar Gus Muhdlor. Muhdlor menekankan transparansi dan akuntalibitas dalam mengelola anggaran. Publik harus mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah, termasuk pemerintah desa. “Minimal gelondongan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tahun itu, termasuk juga ada transparansi untuk rencananya juga kita dorong walaupun memang bertahap, tapi kalau untuk pelaporan saya harapkan minimal yang manual lewat papan billboard atau di spanduk itu ada sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” terangnya. Warih Andono, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo setuju dengan rencana yang disampaikan Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor yang mendorong kepala desa agar mengelola anggaran desa tahun 2021 dilakukan secara transparan. “Jadi semua perencanaan yang ada, nantinya semua masyarakat bisa mengakses, baik itu dana desa maupun APBD nya. Kalau itu terjadi benar, maka semua masyarakat akan mengetahui pengelolaan keuangan daerah ini untuk apa,” terang Warih yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo ini. Warih optimistis rencana pembangunan jalan desa dengan melibatkan pemerintah desa berjalan dengan baik karena pelibatan desa merupakan bentuk pemerataan pembangunan. “Saya optimis, karena kalau bupatinya memang sudah merencanakan seperti itu, tentu perencanaan yang sudah dilakukan, apalagi ini ada penekanan kepada desa, sehingga seluruh desa juga harus berjalan dengan baik. Karena memang yang diharapkan oleh bupati adalah pembangunan dipercepat, pembangunan yang efektif dimulai dari desa, sehingga dengan melalui desa ini semua akan ada pemerataaan,” jelasnya. Terkait dengan fungsi pengawasan dari DPRD, menurut Warih, pengawasan bisa dilakukan lewat kerjasama dengan pendamping desa dan melibatkan anggota DPRD yang ada di dapilnya masing-masing. “Di desa itukan ada pendamping desa, kemudian ada pendamping tingkat kabupaten, la itu semua nanti akan kita kerjasama dengan para pendamping itu. Pengawasan harus maksimal. Apalagi di DPRD ini tidak hanya ada komisi saja, di dalam dapil pun juga ada DPRD, sehingga itu kalau pengawasannya dilaksanakan dengan baik tentu pelaksanaan pembangunannya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.(jok)