Kapan Pandemi Berakhir? Masyarakat Mulai Lelah

Surabaya, memorandum.co.id - Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dr Windhu Purnomo mengatakan, bahwa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Surabaya cukup efektif namun tidak signifikan. Lantaran, masyarakat mulai memasuki fase di mana mereka kelelahan akan pandemi karena adanya ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini. "Surabaya punya banyak pengalaman pembatasan, yaitu dengan diterapkannya PSBB jilid I sampai II. Pada saat PSBB, kegiatan nonesensial tidak diperbolehkan beroperasi. Namun sekarang, PPKM dari sisi perencanaan tidak lebih ketat dari PSBB dan implementasinya tidak maksimal karena kepatuhan masyarakat untuk 3M juga berkurang," paparnya, Senin (1/2/2021). Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan upaya mencari sumber kasus dengan memaksimalkan 3T (testing, tracing, treatment). Terutama dalam pengetatan kerumunan yang masih banyak terjadi di ruang-ruang pubik. "Selain itu, penerapan 3M oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan dan tidak menunggu kontrol dari petugas. Karena selama ini, saat petugas tidak lagi sering melakukan operasi, maka kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan kembali turun," terang Windhu. Hal senada disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. Menurutnya, bahwa rasa lelah masyarakat akan ketidakpastian berakhirnya pandemi berdasarkan pada kenyataan bahwa mereka di hadapkan pada dua pilihan, melangsungkan keberlangsungan hidup dengan terus bekerja atau berdiam diri di rumah tanpa pemasukan. "Pemerintah pun dilema dihadapkan pada dua pilihan, menyelamatkan nyawa atau perekonomian sementara keduanya tidak bisa diraih secara bersamaan. Oleh sebab itu, saya berharap pemkot juga metode sosialisasinya tidak melakukan penegakan hukum secara berlebihan agar tidak terjadi krisis di tengah masyarakat," tegasnya. Mendengar bahwa penegakan PPKM di Surabaya cukup efektif menekan penyebaran Covid-19, Fathoni bersyukur. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Plt Wali Kota Whisnu Sakti Buana berhasil mengkoordinir OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di bawahnya. "Namun, jangan kemudian merasa berpuas diri lalu kemudian tidak semangat seperti pada PPKM jilid pertama. Tentu harus terus disertai dengan inovasi-inovasi layanan dan menggalakkan 3T (testing, tracing, dan treatment, red)," ungkapnya Pada Minggu (31/1/2021), Joko Widodo Presiden menyebut penerapan PPKM tidak efektif dalam menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia karena implementasi yang tidak tegas dan tidak konsisten. "Saya pikir, apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah cambuk bagi kita semua, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD, agar bagaimana bisa memaksimalkan hari tersisa PPKM dengan metode-metode yang humanis," bebernya. Fathoni mengungkapkan, bahwa hal tersebut akan menjadi evaluasi bersama, karena tujuan dari dilaksanakannya PPKM adalah menekan angka penyebaran Covid-19 sebanyak mungkin, sebelum proses vaksinasi massal itu dilakukan. "Artinya, kalau kemudian kita tidak melaksanakan 3M dengan baik maka proses vaksinasi massal akan tidak ada artinya. Yang harus kita ketahui bahwa jumlah vaksin yang dipesan itu hanya 160 juta, sementara penduduk kita jauh di atas itu," pungkas Fathoni. (mg-1/fer)