SORONG, MEMORANDUM.CO.ID - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wahyu Widada mengingatkan seluruh jajaran agar mengutamakan integritas dan mematuhi aturan dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang adil dan tepercaya.
Wahyu meminta jajarannya menjalankan pelayanan maupun kegiatan administratif lainnya secara lengkap sesuai aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98 Persen
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong.
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, dia menegaskan keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari pemenuhan dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja.
Mini kidi--
Keberhasilan tersebut harus tercermin dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Terutama dalam kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegas Wahyu.
BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum
Selain memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga diminta memperhatikan pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan dipantau penyelesaiannya hingga tuntas, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.
Sesi pembinaan tersebut dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma. Turut memberikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.