Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta 152 Pejabat Utamakan Pelayanan Masyarakat
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.--
JAKARTA, MEMORANDUM.CO.ID - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta 152 pejabat yang baru dilantik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta tidak mempersulit pengurusan administrasi pertanahan.
Pesan tersebut disampaikan Nusron setelah memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Fungsional di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, menjelang akhir Oktober 2026.
“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang. Terlebih, ini para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Nusron di hadapan 152 pejabat yang mengikuti pelantikan secara luring dan daring.
BACA JUGA:Tindak Tegas Perusahaan Terlibat Karhutla, Menteri Nusron Cabut HGU Lahan Seluas 42 Ribu Hektare
Nusron menjelaskan, sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, tingkat kepuasan masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas.
Seluruh jajaran diminta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan optimal, terutama petugas yang berhadapan langsung dengan pemohon di kantor pertanahan.
“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” tuturnya.

Mini kidi--
Dalam pelantikan tersebut, Nusron melantik 147 Pejabat Administrator, empat Pejabat Fungsional, serta satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi posisi Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, yakni Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.
Pada kesempatan itu, Nusron juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, disiplin, dan integritas melalui amanah yang diemban Irjen baru.
“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tetapi pengawasan yang bersifat early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesannya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
Dalam prosesi itu, Pakta Integritas dibacakan oleh perwakilan pejabat yang dilantik, yakni Irjen ATR/BPN Wahyu Widada. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.
Sumber:









