Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak UMK 2027 Lebih Layak
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana--
SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada buruh dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak serta mengurangi kesenjangan upah antardaerah, Minggu 22 November 2026.
BACA JUGA:PDIP Soroti APBD Jatim 2027, Belanja Rutin Gemuk Pembangunan Minim
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, mengatakan penetapan UMK 2027 harus menjadi momentum memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan jutaan pekerja di Jawa Timur.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan penyesuaian nominal gaji.
Lebih dari itu, upah minimum harus mampu menjamin pekerja dan keluarganya mendapatkan kehidupan yang layak di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.
BACA JUGA:Jelang Penetapan UMK 2027, Pakar UK Petra Soroti Kesenjangan Upah dan Kebutuhan Hidup Layak Surabaya
"Jangan sampai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan angka positif, tetapi kesejahteraan masyarakat pekerja justru tertinggal. Kenaikan upah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh dan keluarganya," tegas Renny, Minggu 22 November 2026.
Ia menilai kebutuhan hidup layak harus menjadi pertimbangan substantif dalam penetapan UMK 2027, bukan sekadar pelengkap dalam proses penghitungan upah.
Apalagi, tekanan biaya hidup terus meningkat, mulai dari harga bahan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan hingga kesehatan.
BACA JUGA:Ribuan Buruh Jatim Desak UMP 2027 Minimal Rp3,74 Juta, Tolak Kebijakan Upah Murah
Kondisi tersebut membuat pekerja membutuhkan penyesuaian upah yang mampu menjaga daya beli.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2025 mencapai sekitar 8,25 juta orang atau 34,67 persen dari total penduduk bekerja.
"Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan UMK menyangkut kehidupan jutaan orang. Dampaknya bukan hanya dirasakan pekerja, tetapi juga keluarga mereka, daya beli masyarakat, hingga perputaran ekonomi daerah," ujarnya.
Renny juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan pekerja.
Sumber:








