Fraksi PDIP DPRD Jatim Desak UMK 2027 Lebih Layak
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana--
"Disparitas UMK ini harus menjadi perhatian serius dalam pembahasan upah 2027. Kita memahami setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi dan struktur industri berbeda, tetapi jangan sampai pekerja di daerah tertentu terus tertinggal dalam hal kesejahteraan," ungkapnya.
Ia menegaskan, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Mini kidi--
Dengan demikian, kenaikan upah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan agar tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja.
"Prinsipnya, pekerja harus mendapatkan upah yang layak, sementara dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu mempertahankan lapangan pekerjaan. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi Jawa Timur," pungkas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kediri ini. (day)
Sumber:








