Syahrul berharap, koordinasi tersebut dapat membantu pesantren mengatasi kendala perizinan tanpa mengabaikan standar kelayakan bangunan.
Kepala Kemenag Gresik Muhammad Ali Faiq mengungkapkan, sebanyak 211 pondok pesantren di Kabupaten Gresik telah tercatat memiliki IJOP aktif. Namun, pemenuhan dokumen kelayakan bangunan masih menjadi pekerjaan besar.
BACA JUGA:PAW MUAM di DPRD Kabupaten Malang Tunggu Surat Pemecatan Mahkamah Partai Gerindra
“Untuk yang sudah memiliki SLF dan PBG saat ini masih dua pondok pesantren. Ini yang terus membutuhkan pendampingan,” ungkapnya.
Persyaratan tersebut juga berkaitan dengan penerapan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 9491 Tahun 2025.
BACA JUGA:Grand Job Fair Surabaya Sediakan 601 Lowongan Disabilitas, Tanpa Batas Usia dan Syarat Good Looking
Koordinasi antara Kemenag, pemerintah daerah, dan DPRD pun dinilai penting agar pengajuan maupun pembaruan IJOP sesuai ketentuan. (rez)