Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari penentuan arah kebijakan pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Pemerintah daerah dituntut memastikan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan, kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah menerapkan disiplin anggaran. Dengan target pendapatan dan belanja masing-masing Rp2,9 triliun, setiap alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.
BACA JUGA: DPRD Sorot PAD, Pak Yes Janji RAPBD Lamongan 2027 Pro-Rakyat
Pria yang akrab disapa Pak Yes itu menyebut tiga fokus utama belanja pada 2027. Yakni penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang berwawasan lingkungan.
"Ini instrumen memastikan pembangunan Lamongan berlangsung merata, produktif, dan berkelanjutan. Tema tahun 2027 menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, dan menopang keberlanjutan pembangunan," tegas Yuhronur.
Dalam rapat yang sama, DPRD Lamongan juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Lamongan Freddy Wahyudi dan dihadiri Wakil Bupati Dirham Akbar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Mini kidi--
Freddy mengatakan, persetujuan Propemperda merupakan bentuk sinergi eksekutif dan legislatif dalam menyiapkan regulasi yang sesuai kebutuhan daerah. Ia meminta seluruh OPD pemrakarsa segera melengkapi dokumen pendukung agar pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Kami berharap seluruh perangkat daerah pemrakarsa segera menyiapkan naskah akademik dan Raperda secara matang agar pembahasannya di tahun 2027 berjalan efektif dan tepat waktu," ujar Freddy.
Sebanyak 10 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2027 terdiri atas empat usulan inisiatif DPRD dan enam usulan Pemkab Lamongan.
Empat usulan DPRD meliputi Raperda tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan pekerja migran, perubahan Perda tentang fasilitasi pesantren, serta perubahan Perda ketenagakerjaan.
BACA JUGA:APBD Lamongan 2026 Disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD
Sementara enam usulan Pemkab Lamongan mencakup pertanggungjawaban APBD 2026, perubahan APBD 2027, APBD 2028, fasilitasi kekayaan intelektual, grand design kependudukan 2025–2045, serta perubahan kelima Perda tentang susunan perangkat daerah.
Kesepakatan RAPBD dan Propemperda tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan kebijakan daerah. Namun, pelaksanaannya tetap menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat berharap alokasi anggaran dapat diwujudkan melalui program konkret, seperti perbaikan jalan poros desa, peningkatan akses ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi pelayanan. Regulasi yang masuk dalam Propemperda juga diharapkan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi guru, pekerja migran, dan lingkungan pesantren.