SURABAYA, MEMORANDUM.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mensyaratkan Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun (TOW) terbebas dari praktik penggelonggongan sapi sebelum sertifikat halal fasilitas baru diterbitkan pada akhir November 2026.
BACA JUGA:Wali Kota Eri Cahyadi Buka Pintu Lebar bagi Jagal Baru di RPH Tambak Osowilangun
Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Solihin Hasan mengungkapkan, tim auditor masih menemukan indikasi praktik penggelonggongan sapi saat meninjau fasilitas pemotongan di Tambak Osowilangun.
Meski RPH Surabaya sebelumnya telah mengantongi sertifikat halal saat masih beroperasi di Pegirian, relokasi ke tempat baru mewajibkan proses audit ulang dari awal.
Mini kidi--
"Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait," kata Solihin dalam seminar Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen di BG Junction Multifunction Hall, Surabaya, Jumat 13 November 2026.
Solihin menilai praktik penggelonggongan sapi bermasalah karena merugikan konsumen melalui penipuan bobot daging, membahayakan kesehatan, serta melanggar prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare.
MUI mendesak pengelola RPH memperketat pemeriksaan sejak penerimaan sapi hidup, mendata identitas jagal yang melanggar, hingga menjatuhkan sanksi tegas apabila edukasi tidak diindahkan.
BACA JUGA:Operasional RPH Tambak Osowilangun Dimulai, Ratusan Sapi Dipotong dalam Empat Hari
Meski demikian, Solihin meluruskan anggapan masyarakat terkait status kehalalan daging yang beredar selama masa transisi sertifikasi.
"Tidak bersertifikat halal tidak otomatis haram. Sertifikat halal ini adalah legalitasnya," jelas Solihin.
Menanggapi temuan tersebut, Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda Fajar Arifianto Isnugroho mengakui masih terdapat oknum di antara 65 jagal di Tambak Osowilangun yang mempraktikkan penggelonggongan.
Pihaknya kini memberlakukan seleksi ketat agar sertifikat halal nantinya hanya dikantongi jagal yang mematuhi aturan.
"Ini bukan sekadar sertifikat selembar kertas. Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan," tegas Fajar.
Penertiban terhadap para jagal dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dan pemberian surat peringatan sejak dini, sebelum sanksi tegas diterapkan penuh setelah Lebaran mendatang.