Dalam perkara ini, prinsip tersebut harus diterjemahkan melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan perangkat penyadapan, kejelasan dasar hukum, pembatasan akses, dan pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki kewenangan.
GMPK mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola penyadapan nasional dan memperkuat regulasi agar teknologi pengawasan tidak berubah menjadi instrumen kejahatan terhadap hak warga negara maupun keamanan pemerintahan.
BACA JUGA:MPPPI Melalui DPRD Desak Pemkab Malang Lakukan Pembatasan Gelaran Sound Horeg
GMPK mengingatkan bahwa dugaan perbuatan yang berlangsung pada 2025–2026 harus ditangani dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum pidana menurut waktu terjadinya perbuatan.
Pasal 104 dan Pasal 107 KUHP lama harus dibedakan penerapannya dari Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk memperhatikan ketentuan peralihan dan aturan perubahan undang-undang yang lebih menguntungkan terdakwa.
Ketelitian konstruksi hukum merupakan keharusan agar perkara ini memiliki landasan pembuktian yang kuat dan tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan.
Pada akhirnya, GMPK menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menyadap Presiden, melainkan apakah terdapat desain kejahatan yang bermaksud mengganggu atau melumpuhkan kekuasaan pemerintahan Presiden Prabowo yang sah.
Apabila unsur makar terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk aktor intelektual, harus diproses tanpa kompromi dan tanpa pengecualian, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Negara yang bermartabat bukan negara yang membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan, melainkan negara yang berani membongkar kejahatan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa tidak seorang pun berada di atas konstitusi.
BACA JUGA: Demo 10 November di Surabaya, Polda Jatim Ajak Massa Sampaikan Aspirasi secara Damai dan Tertib
DPP GMPK memperingatkan, jangan sampai bangsa ini sedang berhadapan dengan sebuah skenario besar yang aktor utamanya justru tidak terlihat, sementara pelaksana teknis dijadikan tameng untuk menutupi kepentingan dan desain sesungguhnya.
Jika terdapat kekuatan yang secara sistematis berupaya melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo, negara tidak boleh kalah oleh operasi tersembunyi, jaringan kekuasaan, ataupun permainan politik di belakang layar. Bongkar sampai ke akar, telusuri sampai kepada pemberi perintah, dan ungkap siapa pun yang terbukti menjadi pengendali.
Namun, jangan pula menjadikan isu makar sebagai alat untuk membungkam kritik dan oposisi yang sah. Sebab, yang harus dilindungi bukan kepentingan seorang penguasa, melainkan kedaulatan negara, konstitusi, dan keselamatan demokrasi.
GMPK menegaskan: tidak boleh ada negara di dalam negara, tidak boleh ada kekuasaan gelap di atas konstitusi, dan tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum.