Oleh: Abd. Aziz
Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, dan Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU)
Sebuah pemerintahan yang lahir dari proses konstitusional tidak boleh dibiarkan menjadi sasaran permainan kekuatan tersembunyi.
Jika Presiden disadap secara ilegal, pejabat negara menjadi target operasi, dan perangkat strategis negara diduga disalahgunakan, publik patut bertanya: apakah ini sekadar kejahatan penyadapan atau ada skenario politik yang jauh lebih besar untuk melemahkan, mengendalikan, bahkan melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Siapa yang bermain di balik layar, siapa yang memberikan perintah, dan siapa yang sesungguhnya berkepentingan terhadap kekacauan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan spekulasi, tetapi harus dibongkar melalui penyidikan yang serius, terbuka, dan berbasis bukti.
BACA JUGA:Polemik Ijazah Jokowi: Saatnya Kebenaran Mendapatkan Kepastian
Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK) menilai bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran teknis semata.
Peristiwa tersebut harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yakni keamanan negara, integritas kekuasaan konstitusional, dan kemungkinan adanya tindak pidana yang mengancam keberlangsungan pemerintahan.
Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang melakukan penyadapan, melainkan siapa yang merancang, apa motifnya, untuk kepentingan siapa, dan apakah terdapat tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA:Skandal Penyadapan Presiden: Bongkar Rantai Komando, Jangan Berhenti Pada Tiga Tersangka
Mini kidi--
GMPK mencermati perkembangan penyidikan Bareskrim Mabes Polri hingga Senin malam, 9 November 2026, yang telah mengarah pada pendalaman dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa terdapat alasan untuk mengaitkan dugaan penyadapan dengan pasal-pasal makar merupakan perkembangan penting yang harus ditindaklanjuti secara serius.
GMPK memandang penyidikan tidak boleh berhenti pada pembuktian tindakan intersepsi elektronik, tetapi harus mengungkap motif, desain operasi, dan pihak yang diduga mengendalikan seluruh rangkaian perbuatan tersebut.
BACA JUGA:Wakil Rais 'Aam PBNU Kunjungi Praktisi Hukum: Menyulam Keadilan, Memahat Keadaban
Dalam perspektif hukum pidana, penyadapan ilegal dan makar merupakan dua kualifikasi tindak pidana yang memiliki unsur berbeda sehingga penerapannya harus didasarkan pada pembuktian yang cermat.